Yandri Nilai Hak Angket KPU Tidak Perlu

    0
    Yandri Nilai Hak Angket KPU Tidak Perlu

    PolitikToday – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meminta semua pihak harus menghormati keputusan KPU yang tetap bersikukuh menerbitkan Peraturan KPU 20/2018 soal pelarangan mantan narapidana korupsi maju calon legislatif. Menurut Yandri, sikap sebagian anggota DPR yang mewacanakan untuk menggalang penggunaan hak angket terhadap KPU pasca terbitnya aturan itu merupakan lamngkah yang tidak perlu.

    “Angket nggak perlu dan pihak KPU ini perlu kita hargai,” ujar Yandri Jakarta, Selasa (3/7).

    Ia mengakui bahwa kejahatan korupsi tidak termuat dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Hal ini berbeda dengan kejahatan narkoba dan pedofilia yang jelas diatur.

    Namun Yandri berharap KPU menjalankan fungsinya dengan berpijak pada UU tersebut. Bukan dengan membuat peraturan yang akhirnya berbuah perdebatan.

    “UU tidak menyebutkan larangan mantan koruptor nyaleg kecuali yang diputuskan di pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan dia dicabut hak politik memang gak boleh maju,” tukasnya.

    Ditambahkannya, pencabutan hak politik soerang warga negara tidak bisa dilakukan oleh lembaga lain selain pengadilan. KPU, jelasnya tidak bisa membuat aturan baru yang dipaksakan dan bertabrakan dengan aturan di atasnya.

    Sebagaimana diberitakan, KPU mengeluarkan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota dalam Pemilu 2019.

    Aturan tersebut melarang mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak untuk menjadi calon legislatif, yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.

    (gg)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here