ICW: Negara Rugi Akibat Korupsi Tahun 2018 Tembus Rp 9,29 Triliun

0
ICW: Negara Rugi Akibat Korupsi Tahun 2018 Tembus Rp 9,29 Triliun

PolitikToday- Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis dari hasil kajian kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 9,29 triliun.

ICW mengambil data dari putusan perkara korupsi yang telah diputuskan oleh hakim pada beberapa pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

ICW mengumpulkan data semenjak 1 Janurai 2018-31 Desember 2018.

“Hasil pemantauan ICW pada tahun 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan” kata Lalola Easter selaku peneliti ICW, Jakarta, Minggu (28/04/2019).

ICW juga mencatat 926 terdakwa pada tingkat pengadilan negeri putusan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2018, 208 pad tingkat pengadilan tinggi dan 28 terdakwa di tingkat MA.

“Permasalahan asset recovery masih menjadi tantangan tersendiri. Dengan kerugian negara sekitar Rp 9,29 triliun, upaya pengembalian kerugian tersebut belum maksimal,” ungkap Lalola.

Lalola melanjutkan bahwa ICW mencatat, vonis pembayaran uang pengganti yang ditetapkan majelis hakim kepada terdakwa kasus korupsi sekitar Rp 805 miliar dan sekitar 3 juta dollar Amerika Serikat.

“Maka hanya sekitar 8,7 persen kerugian negara yang diganti melalui pidana tambahan uang pengganti,” ungkap Lalola.

Lalola meminta aparat penegak hukum terus memaksimalkan hukuman pidana tambahan uang pengganti dari hasil korupsi.

“Misalnya, Kejaksaan dan KPK perlu memaksimalkan asset recovery dengan merumuskan dakwaan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) agar kalau bicara pendekatan follow the money itu bisa kelihatan. Sehingga asset recovery itu dilakukan dengan lebih maksimal,” pungkasnya.

Lalola juga menyampaikan ada penambahan penerapan pasal gratifikasi di Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Ini salah satu pendekatan yakni pembalikan beban pembuktian secara terbatas dapat digunakan untuk merampas harta-harta yang keabsahan perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

Baca juga  Antara Niat dan Tidak Berperan Aktif, Sebuah Tinjauan Masih Perlukah KPK?
(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here