Ahli Hukum Tim 01: Kecurangan TSM Terbukti jika Terjadi di 400 Ribu TPS

0
Ahli dari pihak terkait Prof Edward Omar Syarief Hiariej (tengah) memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

PolitikToday – Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa kecurangan Pemilu baru bisa diadili jika memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) secara bersamaan. Ia menafsirkan, kecurangan TSM baru bisa dibuktikan jika terjadi di lebih dari setengah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini, menjelaskan sistematis adalah ketika kecurangan dilakukan dengan rencana matang dan rapih. Sementara terstruktur berbicara soal rantai komando dalam kecurangan.

“Kecurangan itu pasti by intention, tidak mungkin karena kealpaan. Sehingga niat memang harus dibuktikan. Lalu terstruktur dan sistematis ini yang kemudian menimbulkan dampak masif,” ucap Edward dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat Jumat (21/6).

Terkait unsur masif, Edward menyampaikan kecurangan pemilu harus bisa dibuktikan jika memiliki dampak luas dalam perolehan suara di wilayah yang sangat luas.

Pria yang pernah bersaksi di sidang penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini menyebut kecurangan harus bisa dibuktikan terjadi di separuh lebih dari 810.329 TPS yang ada.

“Kalau sangat luas itu berarti kalau kita mau pakai metode kuantitatif, 50 persen plus satu. Kalau ada 800 ribu TPS, (harus) ada 400.001 TPS yang kira-kira begitu (TSM), kalau pakai kuantitatif,” kata dia.

Edward juga mengatakan kecurangan TSM tidak bisa dibuktikan secara serampangan. Pembuktian kecurangan TSM harus melalui pembuktian postfactum.

Ia menyebut setiap pemilih harus ditanya apakah mereka memilih karena terpengaruh kecurangan-kecurangan yang didalilkan.

“Makanya pembuktiannya bukan abal-abal, sangat rumit,” Edward.

Sementara ahli lainnya, Heru Widodo menjelaskan untuk membuktikan pelanggaran seperti kecurangan TSM di Pilkada berbeda dengan Pilpres. Di Pilkada pelanggaran hanya bersifat lokal, yakni terjadi dalam satu kabupaten.

Baca juga  Alasan Cak Imin Ngincar Kursi Ketua MPR

“Kalau dalam konteks bupati tentu sudah dapat dipastikan karena memenuhi unsur terstruktur dan sistematis di tempat pemilihan tersebut,” katanya.

Namun, kata Heru, dalam konteks Pilpres, satu wilayah, bahkan satu Kabupaten tidak memenuhi representasi. 

“Permohonan yang seandainya terbukti, dan masih hanya terjadi di satu Kabupaten, itu tidak dapat dikategorikan sebagai kategori TSM yang memengaruhi hasil akhir, sehingga endingnya tentu ditolak,” katanya.

(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here