Anies dan Ahok Sama Saja

0
Anies dan Ahok Sama Saja
Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz.

Lidah para pemimpin kita memang tak bertulang. Maka, mereka menjadi amat kampiun dalam hal bersilat lidah. Dan, ciri yang menonjol dari para jago bicara ini adalah inkonsistensi. Maka, meski negara dalam keadaan gawat dan perlu pertolongan, tindakan mereka bukanlah upaya penyembuhan, melainkan obral pernyataan, demi meraup pencitraan!

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait reklamasi Teluk Jakarta, bisa menjadi contoh dari sikap inkonsistensi tersebut. Saat kampanye dulu, ia sangat getol menolak reklamasi dengan dalih keberpihakan terhadap rakyat kecil.

“Mengapa kita menolak reklamasi? Karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak pada pengelolaan lingkungan.” Anies mengatakan itu pada debat putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017.

Menolak reklamasi menjadi salah satu janji utamanya pada Pilkada DKI Jakarta. Terbukti, Anies berhasil mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perhelatan politik daerah paling terpecah-belah, yang eksesnya masih terbawa sampai sekarang. 

Namun, kini, dua tahun berjalan, Anies malah mengaku tak berdaya menghadapi para pengembang. Alhasil, ia memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di Pulau D—atau Kawasan Pantai Maju, yang dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Segel di Pulau G juga sudah dicabut.

Alasan yang Mengada-ada

Anies berdalih, jika dia mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) DKI nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D dan E yang diterbitkan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dipakai dia sebagai landasan hukum penerbitan IMB, maka yang hilang bukan saja bangunan melainkan kepastian hukum.

Menurut Anies, ketaatan prinsip good governance dan mengembalikan kepercayaan dunia usaha. Demikian argumennya atas penerbitan sertifikat IMB untuk 932 bangunan di Pulau D. Sejumlah kelompok lingkungan, termasuk Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), menilai alasan itu mengada-ada.

Baca juga  Tanggapan Gubernur Sumut atas Penguduran Diri Bupati Madina: Makanya Netral

Argumen Anies justru bisa membawa pengelolaan lingkungan kawasan utara Jakarta ke arah yang kabur. Walhi mempertanyakan apakah Gubernur Anies melakukan kajian terlebih dulu. Pasalnya, pernah ada kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang menyebut ada sejumlah ancaman jika pembangunan di atas lahan hasil reklamasi terus dilakukan.

Misalnya, pada Kawasan Pantai Kita (Pulau C) dan Kawasan Pantai Maju (Pulau D), dua pulau yang dibangun oleh Agung Sedayu Group. Kajian yang tidak dikembangkan Pemprov Jakarta antara lain temuan soal kedua pulau itu akan berdampak pada penurunan kualitas air laut, pemulihan ekosistem, dan nirmanfaat bahkan jadi beban pemerintahan Jakarta.

Sementara ada kajian yang bahkan dihilangkan seperti dampak lanjutan dari pembuangan material ke dumping site, serta biaya tinggi pembangunan. Walhi menyebut ada ancaman likuefaksi, mirip terjadi di Palu pasca-gempa, jika pembangunan di kawasan reklamasi dilanjutkan.

Karena itulah, banyak pihak yang menilai keputusan Anies ini tidak ada bedanya dengan langkah yang diambil gubernur sebelumnya. Sebab, Anies ataupun eks gubernur lain sama-sama mengeluarkan kebijakan yang memaksakan berjalannya reklamasi di pantai utara Jakarta.

Oleh: Toni Fernandes (Pemerhati Lingkungan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here