Halal Bihalal Kok di Gedung MK?

0
TKN: Pendukung Jokowi Tidak Ikut-Ikutan Aksi Kawal MK

Hingar-bingar aksi massa belum juga selesai. Selagi mata seluruh rakyat Indonesia tertuju pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK), sekelompok kalangan sedang mengorganisasi massa dari berbagai pelosok Indonesia ke Jakarta. Rencananya massa itu akan tumplek kabeh di ibu kota tanggal 24-28 Juni 2019.

Seperti biasa, massa ini menolak menyebut aksinya sebagai gerakan politik. Kali ini mereka menggunakan alasan halal bil halal. Lucu memang. Sebanyak itu lokasi di ibukota, mengapa justru gedung MK yang dijadikan TKP acara silaturahmi ini?

Sehingga sulit menyebut acara ini tidak ada kaitannya dengan penyelenggaran sidang pilpres yang sedang digelar di sana. Ada upaya untuk people power lagi untuk mengintervensi proses hukum yang konstitusional di Indonesia.

Tentu saja warga Jakarta tidak terlalu ambil pusing. Aksi massa sudah kehilangan gregetnya di ibu kota. Klaim massa berjuta-juta itu mengalami tren yang terus menyusut. Malahan, dalam aksi yang terakhir berujung rusuh.

Sidang MK disiarkan secara live sehingga mustahil untuk mengintervensi Majelis Hakim MK. Pasalnya, pengawas indepensensi majelis hakim bukan lagi Cuma lembaga politik, atau civil society, tetapi masyarakat umum juga. Dan inilah yang membuat kita kecewa.

Sudah jelas bahwa sidang MK berlangsung transparan, tetapi masih ada pula

sejumlah pihak yang mau mengintervensi. Pakai isu agama pula. Padahal masalahnya bukan soal agama. Ini soal hukum pemilu. Isu agama cuma dipakai untuk memancing emosi publik.

Sidang MK yang nanti akan menentukan benar atau salah keputusan KPU itu. Bukan institusi yang lain. Ini harga mati. Sebab, jika masing masing pihak memaksakan kebenaran, sistem demokrasi serta ideologi pancasila sama saja sia-sia.

Demokrasi dan hukum harus berjalan selaras. Tidak bisa terus menerus memaksakan kehendak.

Baca juga  PKB Resmi Ajukan 28 Gugatan Sengketa Pileg 2019

Yang patut disalahkan pula adalah para tokoh masyarakat yang menyerukan aksi massa ini. Bukannya membikin situasi tenang, mereka malah menggelorakan perlawanan.

Padahal yang dilawan belum tentu salah. Prasangka para tokoh ini belum tentu benar di mata hukum. Akibatnya, yang terjadi tak lebih dari menggunakan bahasa agama untuk melegitimasi kepentingan subjektif.

Sudah seharusnya para tokoh yang merasa orang pintar bisa memberikan ketenangan di masyarakat. Sebab di Indonesia sampai saat ini menurutnya masih sedikit orang arif dibandingkan orang orang pintar.

Orang arif bisa lihat saja dari pernyataannya. Kalau menyejukan itu bukti kematangan. Tapi kalau pintar tapi menimbulkan kontroversi itu pintar tapi belum matang.

Oleh: Aminuddin Khusari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here