Menerka Langkah Kuda Partai Gerindra

0
Menerka Langkah Kuda Partai Gerindra
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Setneg-Agus Suparto/foc.

Tak banyak rakyat yang percaya bahwa kepergian Prabowo Subianto ke Thailand tidak ada sangkut pautnya dengan kunjungan kerja Joko Widodo (Jokowi) ke negara yang sama. Meski gencar bantahan dari Partai Gerindra, dengan mengatakan tak ada pertemuan antara keduanya, mayoritas publik tetap saja tidak percaya.

Logikanya sederhana, apa urgensi kedatangan Prabowo ke Thailand, saat Jokowi tengah berada di sana? Perginya diam-diam pula. Sedangkan Jokowi hadir di sana secara resmi sebagai kepala negara dalam event KTT ASEAN selama dua hari, sejak Sabtu (22/6/2019) hingga Minggu (23/6/2019).

Rumor soal wacana merapatnya Gerindra ke koalisi penguasa kian menggema. Bahkan kesan yang muncul, parpol oposisi ini yang justru lebih intens untuk berkompromi. Isu itu semakin sulit dibantah, lantaran manuver Prabowo yang mengunjungi sejumlah elite politik petahana, mulai terungkap satu persatu.

Upaya rekonsiliasi dari Gerindra yang pertama adalah pertemuan Prabowo dengan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla, secara diam-diam di Istana. Konon, dalam pertemuan itu, Prabowo diminta legowo menerima kekalahan. Prabowo disebut mengamini, namun dengan meminta imbalan, yakni lima kursi menteri.

Kedua, Prabowo sering telpon-telponan dengan orang kepercayaan Jokowi, Menko Kemaritiman, Luhur Binsar Panjaitan. Ketiga, Prabowo pernah berjumpa dengan orang terdekat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan. Komunikasi antara mereka diyakini merupakan upaya penjajakan koalisi.

Hal ini pernah dibantah Gerindra. Mereka menyebut tidak pernah ada pertemuan antara Prabowo dengan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut pada awal Juni 2019 lalu di Bali. Kemarin, Gerindra meralat bantahan itu. Mereka mengakui ada pertemuan, hanya saja tidak membahas soal koalisi.

Orang yang sudah ketahuan bohong, apakah bisa dengan mudah dipercayai lagi? Tentu tidak. Publik pasti berpikir, jika tidak ada pembahasan soal rekonsiliasi, buat apa pertemuan itu sejak awal dirahasiakan? Tidak perlu harus menjadi pakar politik untuk bisa mengetahui ada upaya dari Prabowo untuk bergabung dengan kekuasaan.

Baca juga  Relawan Gatot Nurmantyo Deklarasi Dukung Prabowo - Sandi

Apalagi, baru-baru ini, upaya negosiasi itu diamini sejumlah pihak, baik dari kubu TKN, maupun dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Bedanya, Gerindra mengaku ditawarkan sejumlah posisi menteri, sementara TKN mengklaim, permintaan itu bersumber dari Prabowo sendiri.

Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, membenarkan informasi itu. Ia mengaku mendengar ada tawaran posisi menteri, pemimpin komisi di DPR, dan pemimpin MPR untuk partainya dari pihak jokowi. Bahkan di internal Gerindra, muncul istilah ‘212’.

Ini merupakan kiasan dari tawaran jabatan dari kubu penguasa. Dua-satu-dua berarti dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua MPR, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Seorang pejabat tinggi di pemerintahan Jokowi membenarkan adanya tawaran posisi bagi Gerindra di kabinet. Tapi, kubu Prabowolah yang pertama-tama meminta jumlah kursinya.

Jadi hampir bisa dipastikan, Prabowo kini sedang menjalankan langkah kuda untuk merapat ke kubu penguasa. Mungkin bagi dia, biarlah gagal meraih singgasana, yang penting saat ini harus ikut berkuasa. Setidaknya hal itu bisa mengurangi biaya yang sudah terbuang percuma. Kira-kira begitu pemikiran dia.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here