Minta Jatah ‘212’, Gerindra Khianati Pendukung Oposisi

0

Politik itu bermuka banyak. Ini ungkapan sopan untuk menetralisasi ungkapan lain yang lebih sadis, yakni politik adalah kebohongan. Entah bermuka banyak atau kebohongan, yang jelas, politik tidak bisa dibaca apa adanya.

Retorika adalah modal terbesar politik. Dengan retorika, segala originalitas bisa dijungkirbalikkan. Ada keganasan di balik kesopanan, ada kepura-puraan di belakang tangis dan air mata. Politik cenderung berbicara tentang sesuatu yang disembunyikan. Ini, tentu, sangat ironis dengan semangat demokratisasi yang mengunggulkan transparansi.

Salah satu ‘kebohongan’ yang mulai terkuak adalah sikap kompromi kubu oposisi yang berharap mendapat jatah menteri di pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi). Ya, Partai Gerindra sudah mengambil ancang-ancang merapat ke buku penguasa, meski gugatan mereka masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kabar ini sebenarnya sudah berhembus sejak bulan lalu. Usai Prabowo Subianto menemui Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla, secara diam-diam di Istana. Konon, dalam pertemuan itu, Mereka meminta jatah lima kursi menteri.

Baru-baru ini, upaya negosiasi itu diamini sejumlah pihak, baik dari kubu TKN, maupun dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Bedanya, Gerindra mengaku ditawarkan sejumlah posisi menteri, sementara TKN mengklaim, permintaan itu bersumber dari Prabowo sendiri.

Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, membenarkan informasi itu. Ia mengaku mendengar ada tawaran posisi menteri, pemimpin komisi di DPR, dan pemimpin MPR untuk partainya dari pihak jokowi. Bahkan di internal Gerindra, muncul istilah ‘212’.

Ini merupakan kiasan dari tawaran jabatan dari kubu penguasa. Dua-satu-dua berarti dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua MPR, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Seorang pejabat tinggi di pemerintahan Jokowi membenarkan adanya tawaran posisi bagi Gerindra di kabinet. Tapi, kubu Prabowolah yang pertama-tama meminta jumlah kursinya.

Baca juga  Puan, Menteri Terbaik PDI P di Kabinet Jokowi?

Bagi pendukung oposisi, sikap Prabowo dan Gerindra ini jelas-jelas merupakan sebuah pengkhianatan. Ketika pendukungnya sudah berdarah-darah karena turun ke jalan, bahkan sudah ada delapan orang meninggal dan 737 orang luka-luka, para elite politik oposisi ini justru lebih mementingkan jabatan pribadi.

Mereka mengkhianati dukungan tulus tanpa pamrih pendukungnya, demi hasrat berkuasa di lingkaran istana. Semua narasi kecurangan yang dibangun, rupanya cuma untuk menaikkan posisi tawar terhadap kubu penguasa. Toh, di sidang MK mereka terlihat gagal membuktikan gugatannya.

Begitulah politik. Segala hal selalu dilandasi dengan kepentingan. Tidak akan ada teman atau lawan abadi. Mereka bisa saja bersepakat jika semua mendapat imbalan yang setimpal. Tetap saja pada akhirnya, rakyatlah yang menjadi korban. Sudah mati-matian mendukung, hingga ada yang kehilangan nyawa, tapi rupanya para elite lebih mementingkan harta dan kuasa.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here