Airlangga dan Bamsoet Bertarung, 10 DPD II Golkar Maluku Kena Larung

0
Airlangga dan Bamsoet Bertarung, 10 DPD II Golkar Maluku Kena Larung
Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo

PolitikToday – Duel Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar makin memanas. Sepuluh Ketua DPD tingkat II Partai Golkar di Maluku telah dinonaktifkan dari jabatannya gara-gara mendukung Bamsoet.

Sepuluh Ketua DPD tingkat II yang dinonaktifkan itu di antaranya Ketua DPD Kota Ambon, Kabupaten Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

“Itu benar (penonaktifan, red). Berhubungan erat karena sepuluh DPD yang mendukung Bamsoet itu,” kata Mantan Kabid Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Partai Golkar Aziz Samual, Rabu (10/7/2019).

Penonaktifan Tidak Sah

Penonaktifan 10 Ketum DPD itu dilakukan dalam forum rapat pleno DPD, Selasa (9/7/2019). Namun, Aziz bersikukuh bahwa rapat pleno tersebut tidak sah karena hanya dihadiri oleh wakil DPD tingkat I Maluku.

“Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri ketua dan sekretaris DPD. Jadi itu wakil DPD yang pimpin rapat bidang koordinasi,” tegasnya.

Aziz juga menuding kebijakan itu berdasarkan arahan dari DPP Partai Golkar. Ia menyebut arahan itu berasal dari Koordinator Bidang Pemenangan Golkar Wilayah Timur DPP Golkar Melchias Mekeng.

“Kami dapat itu arahan dari saudara Melchias Mekeng untuk menonaktifkan. Jadi itu kan cara yang tidak benar melanggar AD/ART,” katanya.

Terkait konflik ini, Aziz meminta DPP Partai Golkar membiarkan kader-kadernya di daerah untuk berdemokrasi secara sehat. Salah satunya ditunjukkan melalui dukungan politik terhadap salah satu calon ketua umum Golkar yang akan maju di Musyawarah Nasional bulan Desember mendatang 
“Bamsoet kan juga kader terbaik. Airlangga juga kader terbaik. Beri ruang ke mereka untuk bertarung di Munas. Kan, mereka punya pendukung masing-masing. Kecuali Bamsoet orang luar boleh begitu. Jangan pakai cara-cara yang tidak bagus, otoriter kan tidak bagus sekali,” paparnya.

Baca juga  AMPG Tak Mau Ikut Campur Soal Munas Partai: Posisi Hanya Sebagai Sayap Partai Golkar

Bamsoet Persilakan DPD Golkar Cabut Dukungan

Bamsoet menyesalkan adanya kebijakan penonaktifan itu. Dia menilai seharusnya DPP Partai Golkar melindungi kepengurusan di DPD bukan malah memecat orang yang berbeda pendapat.

“DPP itu melindungi kepengurusan daerah di bawahnya dan melakukan pembinaan bukan pembinasaan,” ujar Wakil Koordinator Pratama Partai Golkar ini melalui pesan singkat, Rabu (10/7/2019).

Bamsoet mengaku sepengetahuannya, dalam kurun waktu 6 bulan sebelum Munas, tidak boleh ada pejabat Plt, karena Plt tidak memiliki suara. Namun terkait itu dia akan mengeceknya lebih lanjut.

“Nanti saya cek di PO (peraturan organisasi, red) apakah bunyinya, tetapi memang kalau ada upaya-upaya Plt untuk merepresi kepada daerah itu ya sangat disesalkan,” ujarnya

Bamsoet juga mempersilakan para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar mencabut dukungan kepada dirinya untuk maju dalam Munas Partai Golkar. Tujuannya, demi menghindari pemecatan oleh DPP Partai Golkar.

“Saya tidak ingin mereka jadi korban gegara mendukung saya,” ucap Bamsoet.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here