Publik Dukung Baiq Nuril, Langkah Nyata Presiden Bagaimana?

0
tidak lagi muncul korban yang dijadikan tersangka dan dihukum akibat penggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE yang telah melahirkan banyak korban yang tidak semestinya.
Dukungan publik untuk Baiq Nuril dan revisi UU ITE

PolitikToday – Tidak disangka. Hingga Kamis (11/7/2019) pukul 10.20 WIB, sudah terkumpul donasi sebesar Rp 419.565.512 bagi korban pelecehan seksual Baiq Nuril. Wesbite kitabisa.com mencatat dana tersebut berasal dari 4.101 donatur. Jumlah ini sekitar 80% dari total dendaRp 500 juta untuk membayar denda sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA).

Petisi desakan amnesti bagi Baiq Nuril juga mendapat respon positif dari masyarakat. Hingga Jumat (12/7/2019), Situs galang petisi change.org mencatat petisi online ini sudah ditandatangi 250.875. Petisi ini diprakarsai sekelompok orang dengan berbagai latar belakang, termasuk para artis dan aktivis. 

Dua hal ini menunjukan betapa pedulinya masyarakat atas kasus Baiq Nuril. Kasus ini bermula saat Baiq Nuril dilecehkan oleh atasannya yang juga kepala sekolah, HM. Karena terdesak, Baiq Nuril merekam percakapan telepon HM dengan dirinya yang berisi omongan cabul. 

Belakangan, rekaman itu tersebar dan Baiq Nuril diadili. Sempat dibebaskan oleh PN Mataram, BN malah dipenjara oleh MA. Majelis kasasi menyatakan Baiq Nuril bersalah merekam tanpa izin dan menyebarkan rekaman itu. Baiq Nuril kemudian dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis itu dikuatkan di tingkat peninjauan kembali dengan ketua majelis hakim agung Suhadi, yang juga Ketua Muda MA bidang Pidana.

Angin Segar untuk Baiq Nuril

Dukungan bagi Baiq Nuril juga muncul dari sejumlah anggota DPR. Menkum HAM Yasonna Laoly disebut sudah resmi mengajukan rekomendasi amnesti untuk Baiq Nuril kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berjanji akan segera memprosesnya. “Begitu sampai ke saya, saya selesaikan,” ujar Jokowi di Pulau Rinca, Kab Manggarai Barat, NTT, Kamis (11/7/2019).

Kalau Presiden mau mengeluarkan amnesti, bukan berarti masalah selesai. Harus ada persetujuan DPR. “Tapi, untuk memberi amnesti kan perlu persetujuan DPR,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Saat ini pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly masih mengkaji pemberian amnesti tersebut.

Baca juga  Ini Indikasi PDIP “Main Mata” dengan Petinggi Polri ?

Namun JK memperkirakan DPR bersedia memberi persetujuan jika amnesti jadi diberikan. Hal itu diyakini JK akan mempermudah proses pengampunan hukuman dari Presiden Jokowi kepada Baiq Nuril. 

“Kalau yang saya baca DPR siap beri persetujuan apabila diminta. Mestinya tak ada soal lagi itu ya,” kata JK. 

Apalagi sebelumnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Jokowi mempertimbangkan pemberian amnesti terhadap mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram ini. “Kami dari DPR melihat kasus ini, ada baiknya Presiden bisa mempertimbangkan untuk memberikan amnesti pada Baiq Nuril,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Revisi UU ITE Mendesak

Kasus Baiq Nuril belakangan membuka kembali pro-kontra Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seperti diketahui, UU ITE merupakan produk legislasi yang awalnya diusulkan oleh pemerintah. Akan tetapi, pembahasan pasal demi pasal dalam UU itu dilakukan oleh pemerintah bersama DPR.

Bamsoet berpandangan UU ITE masih sangat penting untuk diterapkan saat ini. Hal itu bertujuan untuk menjaga kehormatan seluruh warga negara Indonesia. “Penting untuk menjaga kehormatan warga negara yang dizalimi melalui kepentingan-kepentingan yang tak benar dan menyebarkannya secara tak bertanggung jawab,” bebernya. Sehingga ia menawarkan kaji ulang pasal-pasal karet dalam UU ITE  

Tuntutan kaji ulang pasal karet UU ITE juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha. Namun ia menitipkan amah ini pada DPR RI periode 2019-2024. Satya beralasan DPR periode sekarang tidak mungkin membahas revisi UU ITE karena masa kerja para anggota dewan akan segera habis. 

“Masa waktu daripada DPR sekarang ini hingga sampai akhir September. Sehingga tidak mungkin kita melakukan perbaikan-perbaikan terutama seperti revisi undang-undang ITE dalam waktu yang sangat mepet seperti waktu yang sekarang ini,” ujar Satya, Selasa (9/7/2019). 

Baca juga  Nama Jusuf Kalla Disebut sebut Sebagai Ketua Tim Penjaringan Cawapres Jokowi

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here