PolitikToday – DPR sedang menggelar
rapat paripurna terkait pengambilan keputusan pertanggungjawaban APBN
2018. Dalam sidang paripurna
berlangsung
diwarnai interupsi dari anggota dewan asal Papua dan Papua Barat.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat asal Papua Barat,
Michael Wattimena, meminta kasus persekusi
yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang diusut tuntas.
“Untuk itu, melalui forum yang mulia ini, supaya diusut
dengan tegas kejadian yang terjadi di Surabaya, di Malang, dan di Yogya.
Sebenarnya ini konten politiknya apa? Apalagi dalam suasana kita baru masuk
dalam ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-74. Pasti ada sesuatu yang lain di
balik ini semua,” unggkap Michael di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa
(20/8/2019).
Michael berharap
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut pelaku di
balik peristiwa pembuangan bendera Indonesiia
dan orang-orang yang turut menyebar luaskan.
“Kami minta kepada Bapak Kapolri untuk mengusut siapa
yang sebenarnya di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera merah putih
di dalam selokan itu,” ujar Michael
“Dan juga siapa yang memviralkan masalah ini sampai
kejadian bisa kejadian di daerah pemilihan kami di Papua Barat sampai gedung
DPRD dan juga berbagai fasilitas umum yang terkoyak seperti dimaksud. Ini harus
diusut secara tuntas dan tegas. Karena kita adalah satu bangsa, dan kalau bisa
ini yang terakhir,” tambahnya.
Selanjut,
interupsi datang dari anggota DPR F-Gerindra dari Papua, Steven Abraham. Ia
menyoroti pernyataan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Soal ini, Sofyan sendiri sudah membantah mengeluarkan
pernyataan yang berisi pengusiran mahasiswa Papua.
“Pernyataan sikap dari Walikota Malang, Wakil Walikota
Malang untuk mengusir yang menimbulkan rusuh, ini salah satu pernyataan yang
sangat merugikan NKRI kita. Bagaimana seseorang yang buat onar harus diusir
pulang? Mau pulang kemana kita? Ini tanah kita. Semua hak sama,” ungkap
Steven.
Steven dengan
tegas meminta Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan teguran bagi
kepala daerah. Menurutnya, masyarakat Papua tidak pernah mengusir pendatang.
“Teguran juga dari Mendagri harus ada kepada pejabat
yang berkelakuan kurang bagus. Bagi saya, lahir, besar di Papua merupakan
kebanggaan bagi kita. Papua dari dulu tidak pernah ada pengusiran orang
pendatang,” tegasnya.
Anggota DPR F-Demokrat asal Papua Willem Wandik meminta pemerintah pusat
serius menyikapi persoalan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya dan
Malang. Ia mengharapkan sikap tegas dari pemerintah pusat dalam menangani kasus
ini.
“Pada forum terhormat ini kami menyampaikan kepada elite nasional pemerintah pusat untuk harus serius menyikapi persoalan ini, karena persoalan Papua ini tidak dalam kondisi baik-baik saja,” kata Willem.
“Oleh karena itu, kami mengharapkan supaya pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam memprovokasi dan turut ambil peran dalam tindakan yang menimbulkan rasa terusik dan rasa tersinggung dan menyakiti rakyat Papua, tentunya pemerintah pusat harus bersikap tegas dan mengusut tuntas, baik di Surabaya maupun juga Kota Malang,” tukasnya.
(hz)