Ibu Kota Pindah demi Visi Indonesia

0

PolitikToday– Pada pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jumat,16/8/2019) lalu, orang nomor satu di Indonesia tersebut meminta izin kepada anggota DPR RI untuk memindahkan Ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Pada kesempatan yang bersejarah ini…Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.” ungkap Jokowi disambut gemuruh tepuk tangan yang hadir pada sidang paripurna MPR/DPR RI beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI/MPR RI, Senayan.

Wacana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain sebenarnya sudah lama. Bahkan, presiden pertama Indonesia Soekarno juga sempat berencana memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya.

Memindahkan ibu kota juga sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah berganti-ganti ibu kota selama revolusi dari Jakarta ke Yogyakarta (1946), kemudian Bukittinggi (1948), hingga akhirnya kembali ke Jakarta (1949). 

Timbulkan Pro dan Kontra

Wacana memindahkan ibu kota itu menimbulkan pro dan kontra. Apalagi, biaya memindahkan ibu kota tidak murah. Menurut estimasi pemerintah, biaya memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan bisa mencapai 33 Miliar dolar AS.

Dana sebesar 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp469 triliun (asumsi Rp14.199/dolar AS) itu bukanlah nilai yang kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018 yang sebesar Rp1.942 triliun.

Belum lagi, kondisi keuangan Indonesia saat ini masih belum surplus alias defisit. Tahun ini, defisit anggaran yang harus ditutup pemerintah diperkirakan mencapai Rp296 triliun. Jelas, wacana memindahkan ibu kota kian menambah beban anggaran.

Meski begitu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap keukeuh merealisasikan rencana tersebut. Dalam pidato kenegaraan, Jokowi menyatakan pemindahan ibu kota dilakukan demi visi Indonesia maju.

“Ibukota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” jelas Jokowi.

Baca juga  Andi Arief: KPK Harus Usut Kesaksian Palsu Mirwan Amir

Jokowi yang Desain

Desain ibu kota baru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah beredar luas. Desain tersebut ternyata telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa desain infrastruktur yang dirancang oleh Kementerian PUPR tersebut telah diperlihatkan langsung ke Presiden Jokowi.

“Sudah (disampaikan ke Jokowi),” kata Bambang.

Bambang mengatakan bahwa desain yang telah dibuat itu merupakan gambaran awal. Dia mengatakan Detail Engineering Design (DED) ibu kota baru diselesaikan pada 2020 dan siap konstruksi pada 2021.

“Itu memang desain awalnya. Pokoknya kita selesaikan semua tahun 2020, sehingga 2021 siap konstruksi,” jelasnya.

Tak Hanya Indonesia, Negara Besar Lainya Alami Hal Sama

Ada banyak negara yang pernah memindahkan ibu kotanya. Misalnya seperti Brasil, Myanmar, Kazakhstan, dan Pantai Gading. Meski begitu, wacana pemindahan ibu kota umumnya lebih banyak menawarkan peringatan ketimbang dorongan.

Peringatan yang kerap dilontarkan kepada pemerintah selama ini adalah besarnya biaya untuk merealisasikan pemindahan ibu kota. Lihat saja Brasil ketika memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. 

Dilansir dari beberapa sumber, biaya yang dihabiskan pemerintah Brasil ditaksir menembus angka sebesar 1,5 miliar dolar AS kala itu, atau setara dengan 83 miliar dolar AS jika memakai asumsi kurs dolar AS pada 2010.

Bagi pemerintah Brasil, biaya itu tentu sangat besar nilainya. Apalagi, total belanja pemerintah Brasil saat Brasilia resmi menjadi ibu kota baru hanya 2,14 miliar dolar AS kala itu.

Begitu juga dengan Myanmar ketika memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada 2005. Dilansir dari Theglobalist, biaya yang dihabiskan pemerintah saat dipimpin oleh Than Shwe kala itu ditaksir menyentuh 5 miliar dolar AS.

Baca juga  Jansen Sitindaon Tertawakan Pidato PSI

Angka sebesar itu jelas fantastis. Apalagi, penerimaan negara Myanmar berdasarkan data dari Bank Dunia pada 2015 hanya sekitar 790 juta dolar AS atau 6,6 persen dari nilai PDB Myanmar sebesar 11,98. 

(yt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here