Politik Impor Pangan dan Skandal Korupsi

0
Impor pangan perlahan melemahkan pertanian rakyat Indonesia.

Kasus suap impor bawang putih menjadi tamparan berat ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Indonesia. Kasus yang menyeret anggota DPR RI yang merupakan politisi senayan dan beberapa orang dalam lingkaran dua kementerian. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Sampai saat ini KPK masih dalam penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti.

Hal ini menjadi benalu yang perlahan menghancurkan dan merusak pertahanan pangan dan moralitas petani Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebutuhan pangan sendiri.

Sebelumnya penangkapan pemulia benih padi dari Aceh menjadikan petani pada posisi tersandra oleh kebijakan dan peraturan. Pada dasarnya yang semestinya menjadikan petani mendapat perlindungan dan pemberdayaan untuk menghasilkan, mengelola dan mendistribusikan hasil pertanian dan mendapatkan kesejateraan.

Ada PR besar dalam kebijakan tata kelola pangan yang mesti menjadi perhatian dan kebijakan untuk menguatkan pangan bagi rakyat Indonesia. Dimana aturan impor pangan berada dalam lingkaran kementerian. Dan disatu sisi kebijakan pertanian juga dalam ruang lingkup kementerian yakni menteri pertanian.

PR besar tersebut adalah jurang yang lebar yang membutuhkan banyak jembatan kebijakan untuk mengurangi perburuan rente atau fee dalam masuknya pangan ke Indonesia.

Menguatkan petani beserta industri pertanian, beserta membangun ketahanan pangan membutuhkan kerja keras dan cerdas bertahun. Kebijakan yang berasal dari Undang-undang yang menempatkan petani dan pangan yang dihasilkan oleh petani menjadi bagian dari ketahanan dan kedaulatan negara.

Sedangkan pada sisi kebijakan mengurangi impor pangan mesti ada kemauan besar dan dorongan politik. Sebab hal ini menyangkut tentang mempertahankan keberlangsungan petani dan kedaulatan pangan mulai dari sektor hulu sampai hilir.

Penangkapan oleh KPK adalah kabar baik dari sisi penegakan hukum bagi pelaku korupsi, terutama tentang permainan kebijakan impor dan perburuan rente yang merugikan negara dan ketahanan pangan Indonesia. Sebab hampir selama ini permainan impor pangan berada dalam ruang kebijakan dan keputusan lintas kementerian.

Baca juga  Tolak Ridwan Kamil, PDI P dan Golkar Sedang Bersandiwara?

Sedangkan pada sisi penangkapan petani pemulia benih adalah sisi kemunduran dalam penguatan ketahanan pangan. Hal menyangkut tentang penguatan regulasi yang mampu menjadi pelindung petani beserta dengan kemampuan untuk bertahan dalam gempuran kebijakan impor yang tidak memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan pangan.

Dan hal ini bergantung kepada keberpihakan dan penguatan regulasi dalam satu sisi. Dan pada sisi yang lain butuh keberpihakan politik ditingkat pemerintahan terutama kementerian terkait.

Oleh: Mustafa Ali Mukni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here