DPR RI Singgung Revisi UU Pemasyarakatan: Napi KPK Susah Dapat Remisi

0

PolitikToday– Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyinggung kesulitan narapidana kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat saat berbicara tentang revisi UU Pemasyarakatan.

Menurutnya, hal itu bentuk diskriminatif karena narapidana kasus korupsi yang ditangani oleh Polri, Kejaksaan, atau kementerian tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami narapidana di KPK.

“Ini kemudian jadi diskriminatif. Kok yang sana gampang dapatnya, yang sini hampir mustahil dapatnya. Ini enggak boleh terjadi,” ucap Arsul kepada wartawan.

Sekretaris Jenderal PPP itu berkata setiap narapidana baik yang kasusnya ditangani KPK, Polri, Kejaksaan hingga kementerian berhak untuk menerima remisi atau pembebasan bersyarat selama telah memenuhi kewajiban sebagai narapidana.

“Jadi di dalam RUU Permasyarakatan itu dikatakan bahwa narapidana itu berhak mendapatkan hak-haknya, kecuali haknya itu dicabut oleh hakim melalui putusan pengadilan,” kata Arsul.

Lebih jauh, Arsul menyampaikan bahwa RUU Permasyarakatan sebetulnya dibuat dalam rangka desain penataan kembali integrated criminal justice system atau sistem peradilan terpadu di Indonesia ke depan.

(yt)

Baca juga  Ajak Kader Muda Lawan Kepemimpinan PKS, Fahri: Kalau Mulai Beda Pendapat, Dihabisi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here