Gaduh-Gaduh Jokowi di Gaduh

0

Pemilu 2019 sudah lama usai. Perhelatan pesta rakyat itu mengumumkan nama Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres. Akan tetapi, keputusan tersebut tidak serta merta mendinginkan tensi politik nasional.

Kegaduhan demi kegaduhan terus saja terjadi, sekalipun rekonsiliasi sudah ditampakkan kehadapan publik. SARA semakin meningkat, Papua pun bergejolak. Ibu kota hendak dipindahkan, pembakaran lahan pun menjadi-jadi. Terakhir, UU KPK dan RKUHP pun diotak-atik dewan.

Jika kita mengurut satu per satu persoalan tersebut, pangkal kegaduhan itu boleh jadi berasal dari pernyataan Jokowi yang mengatakan dirinya akan mengambil keputusan gila diperiode keduanya. Jokowi pun menyebut dirinya tidak lagi mempunyai beban apapun dalam bekerja membangun Indonesia lima tahun kedepan. Pikiran publik menangkap, lima tahun kedepan, Jokowi akan berusaha meninggalkan legacy yang baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Pernyataan Jokowi tersebut tentunya merupakan jawaban atas semua keraguan banyak pihak atas integritas Jokowi. Apalagi pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di dalam forum aktivis ‘98 yang tentunya mempunyai jejaring dan semangat yang kuat dalam menagawal reformasi dan demokrasi.

Pasca itu, Jokowi pun mengumumkan komposisi menteri di kabinet ke depan dengan proporsi 55 persen profesional dan 45 persen parpol. Dari komposisi itu, Jokowi pun memprioritaskan menteri muda. Jokowi pun dengan tegas menyebut bahwa Jaksa Agung kedepan tidak lagi berasal dari partai politik.

Dari dua momentum ini membuat banyak pihak kelimpungan, tidak terkecuali pihak-pihak yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Partai-partai pengusung Jokowi pun berbondong menyodorkan sejumlah nama menteri dengan jumlah yang irasional. Padahal, ketika diawal mengusung Jokowi mereka selalu berkata mendukung tanpa syarat.

Bahkan, Nasdem yang mempunyai kader sebagai Jaksa Agung dan sebelumnya distigmakan partai pendukung penista agama, terlihat akrab dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang notabene-nya didukung oleh kelompok politik identitas. Sikap-sikap pendukung Jokowi ini berbeda 180 derajat dari sebelum dan sesudah pernyataan sikap dan proporsi kabinet diumumkan Jokowi.

Baca juga  Inkonsistensi Kebenaran karena Intelektual Tergadai Jabatan

Dari tiga kasus yang menggelinding menjadi bola salju saat ini (kerusuhan Papua, kebakaran hutan, dan gerakan cepat anggota dewan) bisa didapatkan dua analisa. Pertama Jokowi disandera pihak-pihak tertentu karena ambisi kue kekuasaan. Kedua ada upaya menggulingkan Jokowi yang dianggap tidak lagi bisa dikendalikan dan diatur.

Alasannya sederhana, siapa yang mempunyai kepentingan besar dengan Papua khususnya Freeport? Siapa elite yang banyak menguasai lahan-lahan di Kalimantan dan Sumatera?

Demokrasi adalah hak rakyat. Proses demokrasi pun telah menentukan hak rakyat dalam memilih dan Jokowi terpilih sebagai mandataris rakyat dalam memimpin bangsa. Mari kita kawal bersama hak-hak kita agar tak dirampas oleh pemburu kekuasaan. Jokowi tak perlu takut dengan mafia politik, karena rakyat tahu mana yang harus dituruti dan mana yang harus dihakimi.

Abigail Marta Dewanta, Forum Aktivis Lintas Generasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here