Korupsi Lingkaran Menteri, Pencegahan Yang Lumpuh?

0

Korupsi adalah momok dan penyakit yang menjadikan negara dan suatu bangsa rapuh dan menuju keruntuhan dari dalam. Terutama yang melakukan adalah orang-orang yang diberikan kewenangan dan juga kekuasaan anggaran untuk menjalankan Undang-Undang sebagai payung hukum.

Negara yang disebut sebagai negara maju dan terdepan dalam menjalankan visi kesejahteraan menjadikan korupsi adalah musuh bersama. Sedangkan pelakunya mendapatkan hukuman yang amat berat. Sampai mesti dihukum mati. Hal ini menjadi perbandingan untuk dapat menurunkan secara signifikan pelaku korupsi dikemudian hari.

Melihat perjalanan lima tahun pemerintahan sekarang. Ada yang sangat mengkwatirkan tentang fakta bahwa korupsi itu teramat mudah dilakukan dan menjerat di lingkaran kementerian. Terutama para menteri yang dipercaya untuk membantu Presiden dalam menjalankan kepercayaan masyarakat memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bila diurut kebelakang, ada Idrus Marham selaku Menteri Sosial yang telah ditetapkan menjadi terdakwa dan terpidana 3 tahun. Berperan dalam memuluskan Balckgold Natural Resource (BNR) Ltd. Menerima uang dari pengusaha Johannes Kotjo pemegang sahan BNR.

Selanjutnya, masih menjadi saksi atas suap anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dimana KPK telah melakukan penggeledahan ruang kerja dan menyita beberapa dokumen sebagai alat bukti. Hal ini terkait dengan impor gula. Sampai saat ini KPK belum merilis tentang hasil penyelidikan.

Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama, juga menjadi bagian yang diduga menjadi tali temali sindikat korupsi dengan tersangka Romahurmuziy, terkait dengan kasus Jual beli jabatan dilingkungan Kementerian Agama. Dimana KPK menemukan uang Rp 180 juta dan Dollar Amerika 30 ribu, sebagai alat bukti awal.

Dan terakhir adalah Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda & Olahraga. Ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dimana sebelumnya telah ditetapkan beberapa tersangka dan menjalani proses sidang.

Baca juga  Antara Niat dan Tidak Berperan Aktif, Sebuah Tinjauan Masih Perlukah KPK?

Telisik tentang teka teki kenapa lingkaran menteri terjerembab dan menjadi tersangka Korupsi. Maka ada yang mesti menjadi titik perbaikan krusial dalam memperkecil potensi korupsi adalah sisi pencegahan. Bagian yang hampir tidak menjadi perhatian publik tentang bagaimana peta jalan pencegahan yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan dan lembaga terkait.

Pada sisi pencegahan yang diperkuat adalah awal yang mampu memperkecil negara dirugikan oleh perilaku, sistem dan cara korupsi berjalan dalam lingkaran pembantu presiden terutama para menteri yang diberikan kepercayaan mensukseskan program kerja Presiden yang telah mendapatkan amanah memimpin negara.

Sedangkan pada sisi penindakan adalah penyelesaian diujung dari sengkarut korupsi yang dilakukan oleh tersangka dan kroni, dan tidak memandang apakah Menteri, Anggota Dewan, Pengusaha atau masyarakat biasa. Hal ini telah menjadi kekuatan KPK dengan senjata Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini menjadi kekuatan yang mesti tidak dilemahkan.

Dan tugas Pimpinan KPK baru adalah memastikan sisi pencegahan menjadi kekuatan penyeimbang selanjutnya tanpa meninggalkan OTT yang telah menjadi idiom KPK dan publik mengapresiasi kerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Oleh: Anjas Hilmi Nasir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here