Revisi UU KPK Merupakan Praktik Legislasi Terburuk DPR RI

0

PolitikToday- DPR dan pemerintah bekerja sangat cepat dalam merevisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baru dua kali melakukan pembahasan di tingkat panitia kerja dan rapat kerja, DPR resmi mengetok palu mengesahkan RUU KPK menjadi undang-undang pada rapat paripurna kesembilan Masa Persidangan I 2019-2020, Selasa (17/9).

“Apakah pembicaran tingkat dua pengambilan keputusan terhadap RUU perubahan rancangan undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang undang?” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini kepada para anggota DPR lainya.

Sebelum disahkan, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan laporannya. Dalam laporannya, Supratman mengatakan , berdasarkan pembicaraan di tingkat pertama tujuh fraksi menyepakati secara bulat revisi UU KPK tersebut.

PKS dan Gerindra Ikut Menyepakati

Sementara dua fraksi yaitu PKS dan Gerindra juga sepakat dengan revisi UU KPK, hanya saja dengan sejumlah catatan. Sedangkan satu fraksi yaitu Partai Demokrat belum bersikap lantaran masih harus berkonsultasi terlebih dahulu.

Pada Senin (16/9) malam, secara mengejutkan DPR menggelar rapat kerja badan legislasi dengan agenda pengambilan keputusan di tingkat pertama. Dalam rapat tersebut DPR dan pemerintah yang diwakili Menkumham Yassona H Laoly, dan Menpan RB Syafruddin sepakat untuk membawa RUU KPK ke paripurna yang digelar hari ini.

Jumlah kehadiran anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna pengesahan revisi UU KPK dinyatakan oleh pmpinan rapat memenuhi kuorum. Namun, saat dihitung secara manual, diketahui jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi batas kuorum.

Pimpinan Rapat Fahri Hamzah merujuk pada data absensi rapat menyatakan, kehadiran anggota dewan adalah 289 anggota dari total 560 anggota. Jumlah tersebut secara angka memang memenuhi kuorum. Namun, ketika dihitung secara manual, jumlah yang hadir hingga rapat dimulai beberapa saat, sekira pukul 12.18 hanya 102 anggota yang hadir.

Baca juga  PDIP Sebut Jokowi Akan Jadi Calon Tunggal, Gerindra: 2019, Presiden Baru

Keabsahan Revisi UU KPK Diragukan

Dengan tidak terpenuhinya kuorum, keabsahan pengesahan Perubahan UU nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pun diragukan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa mempersilakan masyarakat untuk bisa mengajukan peninjauan kembali (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya gugat saja ke judicial review bahwa ini ilegal. Gitu saja. Gerindra dukung,” kata Desmond usai rapat.

Padahal, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, pimpinan DPR dalam memimpin Rapat Paripurna wajib memperhatikan kuorum rapat. Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.

Revisi UU KPK Praktik Terburuk

Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Ismail Hasani menilai, revisi UU KPK merupakan praktik terburuk legislasi dalam sejarah parlemen Indonesia pascareformasi. Menurutnya, selain cacat formil, proses pembahasan UU KPK sama sekali tidak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang justru akan menjalankan UU KPK.

Dia mengatakan, legislasi yang baik harus memastikan pemetaan dampak bagi semua pihak. Dengan demikian, lanjut dia, kehadiran produk hukum baru itu dapat diterima dan berjalan efektif.

“Padahal KPK adalah institusi yang paling terkena dampak dari keberlakuan UU hasil revisi ini,” kata Ismail dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/9).

Mempermudah DPR RI Korupsi

Ismail berpendapat, praktik legislasi sebagaimana digambarkan dalam parade kilat revisi UU KPK adalah manifestasi korupsi legislatif. Dia mengatakan, hal itu adalah kinerja legislasi yang memungkinkan dan memudahkan orang melakukan tindak pidana korupsi atau membuat lembaga-lembaga pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif bekerja.

“Materi-materi yang dikandung dalam revisi justru memperlemah KPK dan memangkas energi pemberantasan korupsi,” katanya.

Baca juga  Ngotot Berlakukan Presidential Threshold, Pemerintah Langgar UUD 1945

Presiden Lambat Merespon

Direktur Eksekutif Setara Institute ini menilai, lambatnya respons Presiden Joko Widodo dan singkatnya proses pembahasan RUU menggambarkan jika niat pelemahan KPK memang sudah dirancang sejak awal. Ia menambahkan, pelemahan kemudian tinggal menunggu momentum yang tepat dimana semua i’tikad dugaan pelemahan KPK itu dijalankan.

“Momentum itu ada pada kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 dan di pengujung akhir masa jabatan DPR RI,” katanya.

Ismail mengatakan, secara politik Jokowi tidak lagi memerlukan citra konstruktif publik untuk memberikan efek elektoral karena telah terpilih kembali. Ismail melanjutkan, momentum masa berakhirnya DPR Periode 2014-2019 telah memberikan keleluasaan pada segelintir ‘penguasa’ parlemen menjalankan hasrat pelemahan KPK.

“Pelemahan KPK telah berjalan sempurna. Dari berbagai segi, revisi UU KPK secara keseluruhan telah mengikis sifat independensi KPK yang sangat berpengaruh pada kinerja KPK di masa mendatang,” katanya.

(yt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here