Wiranto Menilai Penyadapan Langgar HAM

0
Wiranto Benarkan Adanya Pengerahan Brimob ke Jakarta

PolitikToday– Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa penyadapan harus dilakukan KPK atas izin Dewan Pengawas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Itu juga perlu demi menjaga akuntabilitas dalam melakukan penyadapan.

Berdasarkan UU KPK yang baru saja direvisi dan telah disahkan, KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebelum menyadap seseorang dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

“Dalam pelaksanaan penyadapan dibutuhkan izin tertulis dari Dewan Pengawas agar penyadapan sesuai dengan due process of law dan justru memberikan penghormatan kepada HAM dan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan penyadapan,” katanya kepada wartawan.

Wiranto menilai penyadapan sejatinya melanggar HAM. Meski begitu, Wiranto mengatakan penyadapan diizinkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas sebuah dugaan tindak pidana korupsi.

Itu pun tetap perlu dibatasi. Wiranto cemas kebebasan KPK melakukan penyadapan akan menimbulkan tudingan kesewenang-wenangan.

“Harus ada pembatasan, ada aturan yang membatasi itu (penyadapan). Nah aturannya bagaimana? Izin dari Dewan Pengawas,” ujarnya.

(YT)

Baca juga  PKS dan PAN Kembali Dukung Prabowo?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here