4 Amarah Netizen Kepada Buzzer “Pemerintah”

0

PolitikToday – Belum lama ini tempo.com menerbitkan tulisan berjudul “Saatnya Menertibkan Buzzer”. Dalam tulisan yang diunggah Selasa (1/10/2019) itu, Tempo Mengkritisi tingkat buzzer pro Presiden Joko Widodo yang dinilai makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini.

“Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah,” demikian penggalan awal kolom Tempo tersebut.

Kolom Tempo ini lantas disambut oleh media-media siber lain, seperti: kompas.com, detik.com, viva.com, tirto.id, cnnindonesia.com, cnbcindonesia.com. Media-media ini mengulas dari banyak sudut pandang. Termasuk mengamplifikasi penelitian Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard dari Universitas Oxford.

Dalam penelitian berjudul ‘The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation’, Indonesia disebut menjadi satu dari 70 negara yang menggunakan buzzer untuk sejumlah kepentingan sepanjang 2019.

Selasa (7/10/2019), lini massa Twitter masih ramai membahas isu buzzers pro pemerintah ini. Bahkan, tagar #BuzzerPembodohanPublik menjadi trending topic di Indonesia. Berdasarkan data Twitter, kepopuleran tagar #BuzzerPembodohanPublik di Indonesia mencapai 12,2 ribu Tweet saat berita ini diturunkan.

Berdasarkan pantauan redaksi PolitikToday, netizen cenderung memandang buzzers dalam citra negatif. Beberapa hal yang disuarakan netizen terkait  buzzers pro pemerintah adalah:

Buzzer Pro Pemerintah Memecah Belah Masyarakat

Netizen menilai kehadiran buzzer pro pemerintah berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Buzzer pro pemerintah dituding rela menyebarluaskan hoaks dan fitnah demi mengawal program-program pemerintah.

Sosok Kakak Pembina

Baca juga  Aksi Mahasiswa: Dari Dukungan Dosen Hingga Bukan Gerakan Khilafah

Isu Kakak Pembina mengemuka pasca beredarnya tangkapan layar soal postingan lawas situs Seword di fanpage Facebook-nya. Di situ termuat informasi soal Kakak Pembina, sosok yang dikabarkan sebagai pemandu gerak para buzzer politik pembela Presiden Jokowi.

“Tim ini memang tak terlihat. Selain Kakak Pembina dan Presiden, tak ada yang benar-benar tahu komposisi tim ini. Seperti halnya Avengers, setiap orang saling menjaga, menahan diri untuk tidak mengambil gambar. Tapi saya pikir momen ini sayang untuk tidak dibagikan dan diceritakan,” demikian tulis Seword dalam akun Facebook-nya, 2 Mei 2019 lalu.

Pendiri Seword, Alifurrahman S Asyari berkilah bahwa istilah kakak pembina sebenarnya juga sudah umum digunakan di kalangan para penulis Seword. Tapi, dia juga mengaku tak tahu siapa sebenarnya sosok kakak Pembina yang dimaksud oleh admin fanpage Facebook Seword tersebut.

Namun rupanya warganet punya pikiran sendiri. Dari postingan-postingan yang beredar, netizen terkesan mengidentikan sosok Kakak Pembina dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

https://twitter.com/riani_212/status/1180988215987097601

Menolak Dibubarkan Karena Pendapatan Buzzers Lumayan

Berdasarkan laporan dari Universitas of Oxford bertajuk ‘The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”, pasukan siber  di Indonesia diupah mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.

Mantan buzzer Rahaja Baraha mengakui dia mengantongi Rp7 juta setiap bulannya saat pilkada DKI Jakarta 2017.  Saat itu organisasi buzzer-nya direkrut oleh sebuah partai, kemudian ia berperan sebagai koordinator yang membawahi tim kecil berjumlah 10 orang. Berbeda dengan dirinya, anggota tim yang dia miliki hanya mengantongi gaji sesuai dengan UMR Jakarta tahun 2017 sebesar Rp 3,3 juta. 

Baca juga  Survei Tidak Mengangkat, PKS Ancang-Ancang “Tinggalkan” Prabowo

Pendapatan yang lumayan ini dinilai netizen sebagai alasan mengapa buzzer menolak dibubarkan sebagaimana yang diinginkan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

https://twitter.com/AyraLubis/status/1180773896535986178

Buzzers Pro Pemerintah Dilindungi

Netizen juga menyoroti kasus-kasus yang menimpa buzzer yang dituding pro pemerintah. Mereka melihat para buzzer pemerintah relatif terkesan dilindungi dari kasus-kasus hukum di medsos.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here