Dari Kuli Tinta Hingga Pimpin Lembaga Tinggi MPR

0
Bamsoet Sesalkan Pemberhentian Ketua Golkar Cirebon

Kondisi politik tanah air dari hari ke hari menarik untuk diikuti. Dimulai dari pemilu serentak DPR, DPD, dan Pilpres dilaksanakan pada bulan dan tahun yang sama. Yaitu bulan April tahun 2019. Hasil Pilpres dan Pileg tak semulus yang dibayangkan orang banyak. Gugatan pemilu satu persatu masuk ke bagian administrasi lembaga tertinggi khusus menangangi sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi. Atau disingkat dengan MK.

Sengketa pertama datang dari gugatan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno (PAS) terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo- Ma’ruf Amin. Tak sebentar sengketa ini berlalu. Butuh beberapa minggu proses pengadilan MK untuk mempelajari, hingga memutuskan atas gugatan yang diterima kala itu. Akhirnya, MK pun memberikan jawaban atas keputusan gugatan paslon 02 terhadap paslon 01 yang diindikasikan adanya kecurangan dalam pemilu presiden tersebut. Ya, hasilnya mengejutkan banyak orang. Paslon petahana Jokowi menang telak dan tidak terbukti bersalah seperti gugatan yang disampaikan tim Prabowo.

Hari politik terus berjalan hingga KPU gelar rapat Pleno untuk mengumumkan bahwa paslon 01 dinyatakan menang dan akan dilakukan pelantikan pada 20 Oktober 2019. Dari hasil tersebut, tim koalisi terus berupaya agar partai politik pengusung masing-masing untuk lolos ke Gedung Senayan menjadi wakil rakyat periode 2019-2024. Giliran parpol menggugat KPU ke MK karena ada indikasi kecurangan di pileg. Alhasil, tidak banyak pengaruh atas sistem parliamentary threshold atau ambang batas menuju DPR RI. Berbondong bondong pula para caleg yang peraih suara terkecil untuk memasukan surat gugatan hingga akhirnya 9 parpol dinyatakan lolos ambang batas. Baik dari parpol pengusung paslon 01 maupun koalisi dari paslon presiden nomor urut 02.

Baca juga  Kesederhanaan Seorang Sarwo Edhi Wibowo

Singkat cerita, politik tanah air masih terasa panas jelang pelantikan Anggota DPR/DPD RI. Berbagai isu propaganda naik ke permukaan publik. Di hari yang sama setelah pelantikan anggota Dewan terhormat, mencuat nama Puan Maharani didapuk menduduki kursi Ketua DPR Periode 2019-2024. Ya, malam hari nya cucu Soekarno tersebut dilantik dan disahkan menggantikan posisi Setya Novanto (tersangka korup si berbagai proyek) dan Bambang Soesatyo. Sama-sama berasal dari partai Golongan Karya.

Isu lainya setelah Puan berhasil duduk di kursi puncak DPR RI, muncul sederatan nama untuk pengisi kursi MPR. Ya, posisi jabatan RI 5 tersebut kembali memanas. Beberapa nama naik ke permukaan publik. Seperti Bamsoet alias Bambang Sosatyo,
Ahmad Muzani dari Gerindra dan beberapa nama lainya muncul sebagai kompetitor menuju MPR RI. Dalam sekejap, Fraksi DPR RI Gerinda ikut memberikan suara dukungan kepada Bamsoet untuk duduk memimpin MRI Periode 2019-2024.

Rekam jejak Bambang Soesatyo (57) terbentang dari dunia organisasi, jurnalistik, lantas melakoni dunia usaha bersamaan dengan status sebagai kader partai politik. Kemampuan lobi dinilai jadi keunggulannya.

Diketahui, Bamsoet terpilih sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 setelah mengalahkan pesaing dekatnya, Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Bamsoet terpilih secara aklamasi usai di menit terakhir Gerindra mengalihkan dukungan dari Muzani ke Wakorbid Pratama Partai Golkar tersebut.

Dilansir dari website resmi DPR, dpr.go.id, Bambang, lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Jakarta (1985-1987). Ia memulai kariernya sebagai wartawan Harian Umum PRIORITAS pada 1985.

Dari informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, Bamsoet banyak berguru ke politikus sekaligus jurnalis senior Panda Nababan.

Karier jurnalistik Bamsoet berlanjut ke Majalah Vista (1987). Di sana, ia menjabat Sekretaris Redaktur. Ia lantas naik menjadi Pemimpin Redaksi (Pemred) Majalah Info Bisnis (1991) dan Pemred Harian Umum Suara Karya (1994).

Baca juga  Skenario Tentang Indonesia Kedepan, SBY Buktikan di Poin 5

Saat menjadi wartawan, ia membangun jaringan dengan beberapa petinggi seperti Aburizal Bakrie, Agung Laksono, hingga Jusuf Kalla. Dia kemudian dipercaya untuk menjadi Direktur PT Suara Rakyat Membangun (Suara Karya) pada 2004.

Di saat yang sama, pria kelahiran Jakarta ini juga menekuni dunia bisnis. Ia menjabat Direktur PT Info Jaya Abadi (1991-2013), Komisaris PT Suara Irama Indah, serta Direktur Kodeco Timber pada 2007.

Selain itu, riwayat organisasi yang diikutinya pun tak kalah panjang. Sejak mahasiswa, ia sudah menjabat Ketua Senat Mahasiswa Akademi Akutansi Jayabaya, Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa, Ikatan Pers Mahasiswa (1986-1988), hingga Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 1088-1990.

Selepas itu, ia menekuni berbagai organisasi profesi. Di antaranya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Bidang Pertahanan (1993-1998), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sejak 1998 hingga sekarang, Ketua Dewan Pembina BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada 2005-2008, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (2009-2014).

Persentuhan dunia politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang punya ikatan historis dengan Golkar, sejak 1980. Ia lantas masuk Dewan Pimpinan Pusat Golkar Pokja Ekonomi dan Keuangan pada 1995-2004.

Setelah itu, aktivitasnya tak lepas dari Golkar dan organisasi di bawahnya. Misalnya, Kosgoro dan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Partai Golkar. Hingga akhirnya menjabat diberbagai posisi strategi lainya di partai berlambang beringin tersebut mencapai posisi jadi Ketua MPR 2019-2024. Politik memang susah ditebak. Siapapun berhak memimpin sebuah lembaga negara meski tidak memiliki pendidikan tinggi secara akademis, karena lobi-lobian lah yang mampu mempengaruhi itu semua untuk mencapai posisi strategis di dunia perpolitikan.

Baca juga  Compang-camping Pengelolaan BUMN Era Jokowi; Teledor atau Disengaja?

Oleh; Yoyo Tuna

Pemerhati Sosial Politik


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here