Gerindra, Tiga Kursi Kabinet atau Prabowo Ngotot Minta Menhan?

0

PolitikToday – Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah pihaknya mengincar posisi tertentu dalam cabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun Sufmi tidak membantah bahwa pihaknya tengah membangun komunikasi dengan Presiden Jokowi.

“Kami tidak mengincar posisi jabatan tertentu. Kami ditawarkan membantu pemerintah, kami juga menawarkan konsep ke pemerintah. Konsep mengenai ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Sampai hari ini, Dasco mengaku pembahasan komunikasi itu belum sampai membahas kursi menteri. Komunikasi itu masih berkutat pada tawaran Gerindra terkait konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi. Apabila konsep itu diterima, Gerindra baru akan bicara mengenai orang yang akan mengisi kursi menteri tersebut.

“Ketika pemerintah setuju mana yang mereka setuju, bidangnya apa baru ngomong orang,” kata Dasco.

Tiga Kursi atau Menteri Pertahanan?

Pernyataan Sufmi bertolak belakang dengan Waketum Partai Gerindra lainnya, yakni Arief Poyuono. Poyuono menegaskan bahwa Gerindra meminta 3 pos menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

Bahkan Poyuono mengaku bahwa Gerindra sudah punya nama-nama yang akan disodorkan. Mereka adalah dua Waketum Partai Gerindra, yakni Edhy Prabowo dan Fadli Zon, serta Sandiaga Uno yang katanya akan segera kembali ke Gerindra. Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing.

“Sandiaga, Fadli, dan Edhy Prabowo mereka semua tokoh Gerindra yang kompeten dan cerdas kok untuk bisa membantu pemerintahan Pak Joko Widodo, yang ke depan punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi kalau melihat situasi global dan prediksi bank dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya akan tumbuh di bawah 5 persen,” tuturnya kepada wartawan, Jumat (4/10/2018).

Menurur rumor yang beredar, Jokowi menawarkan kursi Wantimpres dan Menteri Pertanian. Kursi lain yang ditawarkan adalah Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, Prabowo konon menolak. Mantan Pangkostrad itu disebut lebih tertarik dengan kursi Menteri Pertahanan (Menhan).

Baca juga  Dede Yusuf dan Desy Ratnasari Kembali Masuk Bursa Pilgub Jabar

“Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden,” kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.

Ketertarikan Gerindra pada posisi Menhan bukan tanpa alasan. Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.

Selain itu, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan konon juga akan diikuti pemberian gelar Jenderal kehormatan untuk Prabowo. Seperti diketahui bersama, mantan Pangkostrad menyandang gelar Letnan Jenderal Purnawirawan.

Pemberian jenderal kehormatan ini bukan hal baru. Pada era pemerintahan Abdurahman Wahid, Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono mendapat gelar jenderal kehormatan. Sementara pada era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Hari Sabarno dan AM Hendropriyono.

Resistensi Parpol Pendukung Jokowi

Namun rencana Prabowo ini agaknya akan terganjal di internal koalisi partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.  Misalnya Sekjen PPP Arsul Sani yang menanggapinya dengan sinis. Arsul menyebut internal koalisi Jokowi-Ma’ruf belum ada pembicaraan soal pembagian jatah menteri.

“Sebenarnya Gerindra mau dapat ini mau dapat ini siapa yang ngomong itu? Dari mana kabarnya? Mau saya sampaikan yang di dalam saja yang lima belum jelas dapetnya pos apa kok,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Secara tersirat, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate juga mengingatkan keadaban politik saat disinggung tawaran menteri kepada Partai Gerindra. Johnny mengingatkan, supaya publik tidak dibuat bingung. Dia berkata, pihak yang kalah harus bersikap ksatria.

“Terus yang keadaban politik itu harus dijaga demokrasi yang sehat harus dijaga. Masyarakat jangan dibuat kabur dan kontestasi demokrasi pilpres maupun pileg jangan dibuat kabur siapa yang menang siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang, dan harus juga siapa yang kalah harus ksatria,” ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Baca juga  Ruhut, di Manakah Kau Berada?

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here