Indonesia Bukan Police State

0

Aksi-aksi mahasiswa yang belakangan terjadi menuntut 7 (tujuh) hal yang mesti diselesaikan. Jumlah ini sama banyaknya dengan tuntutan demonstrasi mahasiswa pada reformasi 1988. Uniknya, satu dari tujuh tuntutan mahasiswa hari ini serupa dengan tuntutan mahasiswa yang terjadi 21 tahun yang lalu. Jika ‘98 mahasiswa meminta penghapusan Dwi Fungsi ABRI, hari ini mahasiswa menuntut terkait pembungkaman kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat.

Kembali menapak sejarah, Dwi Fungsi ABRI merupakan gagasan Orde Baru yang menempatkan aparat sebagai penjaga keamanan dan ketertiban negara sekaligus memegang kekuasaan dan mengatur negara. Karena alasan itulah, penanganan pendapat-pendapat yang berbeda dengan penguasa kerap dilakukan dengan cara yang represif. Bahkan dalam beberapa kasus, penculikan dan penghilangan orang menjadi hal yang lumrah.

Serupa tapi tak sama, isu Dwi Fungsi Polri beberapa waktu belakangan, yang menempatkan sejumlah perwira kepolisian menjadi kepala daerah membuat sebagian orang berpikir Indonesia kembali kemasa Orde Baru. Selain itu, pola penanganan dalam merespon persoalan dalam masyarakat belakangan ini menunjukkan belum berubahnya perilaku, watak dan karakter kepolisian yang militeristik ala Orde Baru. Disisi lain, sebagian orang berpikir Indonesia hari ini tengah menuju Police State (negara polisi).

Police state merupakan frasa yang mendefenisikan penggunaan polisi nasional untuk menjaga ketertiban di Austria pada tahun 1852. Adapun beberapa karakteristik dari Police state tersebut yaitu pembatasan ruang/durasi gerak masyarakat sipil, pengekangan kebebasan berekspresi, mewajarkan pelanggaran privasi, penangkapan masyarakat sipil seenaknya, dan pengerahan sejumlah besar polisi rahasia. Police state kerap mengacaukan batas-batas mana yang publik dan mana yang privat.

Mantan jurnalis senior BBC Inggris, Asyari Usman mengatakan sepak terjang kepolisian dalam politik beberapa waktu belakangan, penggunaan pasal-pasal ITE yang serampangan kepada pihak yang berbeda pandangan, penanganan aksi unjuk rasa yang terkesan arogan, menandakan Indonesia di masa sekarang ini tengah menuju Police State.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sepanjang Juni 2018 hingga Mei 2019 terdapat 643 tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri disetiap tingkatan. Adapun tindakan kekerasan yang dilakukan beragam, mulai dari penembakan, penyiksaan, penganiayaan, dan lain-lain.

Baca juga  Poros Baru 2024: Tiga Partai Pelahir Tokoh Bangsa

Dari tindakan-tindakan tersebut, tindakan yang paling mendapat sorotan adalah penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Peneliti KontraS menyebut ada 423 peristiwa penembakan yang mengakibatkan 435 luka-luka dan 229 tewas.

Police state bukanlah cerminan kehendak rakyat Indonesia. Reformasi 98 telah menetapkan kehendak bahwa Indonesia kedepan haruslah menjadi negara yang demokratis, transparan dan akuntabel. Jadi di era yang sangat terbuka saat ini, sangat tidak tepat bagi Polri untuk memprioritaskan kekerasan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI tidak hanya selesai dengan pemisahan antara TNI dan Polri. Harus ada niat dari internal Polri untuk mewujudkan institusi berbaju coklat ini benar-benar sebagai Rastra Sewakotama (abdi utama bagi nusa dan bangsa), bukan malah berlagak sebagai penguasa.

Selain itu, penting juga adanya penguatan bagi lembaga pengawasan eksternal maupun pengawas independen Polri. Lembaga-lembaga ini harus diberikan ruang lebih untuk memaparkan temuannya dan bisa diakses oleh publik. Restorasi internal Polri dan penguatan pengawasan eksternal Polri adalah salah satu cara untuk menghindari Indonesia menuju Police State.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here