Kasus Buku Merah dan Upaya Penguatan KPK?

0

Buku Merah seakan membuka tabir dalam labirin lemahnya penegakan kode etik dan penghilangan bukti otentik atas perilaku korupsi ada dan terang benderang. Kasus ini menjadi rangkaian bahwa ada tangan jahil yang bermain dalam penegakan hukum korupsi, baik pada aspek internal, maupun persoalaan lainnya yang dengan mudah dikupas bila memiliki keberaniaan.  

Sedangkan pada sisi penganiyaan penyedik senior Novel Baswedan masih menjadi PR yang belum tuntas. Dan beberapa kasus masih pending dan belum mencukupi bukti untuk membuka kasus dan pelaku yang memiliki kecanggihan. Semestinya kasus buku merah menjadi perkara yang semestinya dibuka oleh KPK untuk tetap menjadi Lembaga anti rusuah terdepan.

Korupsi yang telah masuk dalam syaraf pemerintahan seakan virus yang mampu membentuk diri dalam system negara yang menganut Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Korupsi sebagai sebuah system dan perilaku memiliki dampak terhadap penurunan kualitas tata kelola keuangan negara. Dan bagian dari indikator proses kepunahan kepecayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Di satu sisi lahirnya perbaikan struktur dan penambahan instrument dalam tubuh KPK dengan UU yang disahkan akhir periode DPR RI periode 2014-2019 menjadi banjir bandang penolakan. Beberapa pihak mendesak keputusan berani Presiden menerbitkan Perpu pengganti UU KPK yang telah dibatalkan.

Hal ini masih menjadi bola liar bagi publik dan penggiat anti Korupsi. Sampai saat ini masih mendorong insan kampus untuk melakukan tekanan massal untuk menerbitkan Perpu yang tidak mengkebiri kinerja KPK pada sisi penindakan.

Ada pertaruhan besar dalam memperkuat KPK secara kelembagaan dan efektifitas pencegahan perilaku korupsi dengan penguatan Lembaga yudikatif penegakan hukum lainnya. Sebab kita tidak kekurangan orang berintegritas dan memiliki kemampuan untuk mengurangi dan mencegah korupsi yang akut dan semamput.

Baca juga  Rachmawati Minta KPK Segera Periksa Megawati

Namun pada faktanya kekurangan keberpihakan untuk menjadi penyelenggara negara yang baik dan benar. Berbagai deretan kasus OTT dan pengungkapan korupsi seperti memasuki labirin politik tak berujung, tumbuh dan berkembang.

OTT yang menjadi prestasi bagi penindakan pelaku korupsi menjadi tumpul dan tidak memiliki efek jera. Hukuman yang tidak menciutkan nyali dan mengurangi keberanian kejahatan kerah putih menggondol uang masyarakat dengan berbagai modus operandi, menambah perilaku korupsi itu tidak babak belur seperti jambret HP.

Ditelisik lebih seksama, perubahan dan penguatan pengawasan KPK oleh pemerintah melahirkan kontaproduktif di pelaksanaan. Senjata ampuh penyadapan KPK mesti melalui mekanisme yang kuat dugaan akan meloloskan OTT.

Jeda waktu adalah sebuah harga yang mahal, seperti balapan yang membutuhkan sedikit perbedaan waktu untuk dapat mendapatkan juara dan mengalahkan lawan yang bertanding. Menjadikan kecepatan, akurasi dan kemampuan untuk memenangkan pertandingan menjadi spirit tim. Dan langkah terbaik untuk menurunkan juara adalah, mengganti komposisi tim inti KPK.

Selama ini KPK telah mendapatkan pengakuan sebagai Lembaga yang mampu berbuat bagi penangkapan pelaku maling uang negara. Dimana Lembaga lain masih terseok dalam modrenisasi, penegakan kode etik dan juga pembersihan internal. Yang ukuran keberhasilan jauh dari prespektif public menilai.

Sedangkan pada aspek pencegahan lebih pada rekayasa moral dan system dari Lembaga Yudikatif, Legislatif dan yang memimpin perbaikan dan penyempurnaan adalah Kepala Negara dan Pemerintahan. Secara legal formal konstitusi dan harapan masyarakat tertumpang untuk 5 tahun kedepan.

Selamat bekerja Pak Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh: Nusran Jamal Sikumbang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here