Wiranto Sebut Korban Gempa “Bebani” Pemerintah; KKBMM: Keluarkan Maluku dari NKRI

0

PolitikToday – Ketika itu, Senin (30/9/2019), Wiranto menenggarai adanya hoaks gempa susulan dan ancaman tsunami. Akibatnya masih banyak korban yang bertahan di pengungsian meskipun suasana sudah aman. Karena itu, Wiranto meminta para pengungsi untuk kembali ke rumah.

“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” beber Wiranto kala itu.

Pernyataan Wiranto direspon negatif oleh khalayak. Publik menuding Wiranto tidak sensitif atas penderitaan masyarakat Maluku yang ditimpa musibah. Mereka beranggapan bahwa alih-alih mengupayakan supaya penanganan berlangsung lebih sempurna, Wiranto malah menjadikan korban gempa sebagai beban pemerintah.

Alhasil, nama Wiranto sebab menjadi keyword yang popular pada 1 Oktober 2019 di Twitter. Namun protes publik bukan hanya bergema di medsos.

 “Sangat tidak pantas pak Wiranto mencibir rakyat yang sedang ada dalam kesusahan,” protes Caretake Ketua DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa yang lantas meminta Menko Polkam mengklarifikasi ucapannya dan memohon maaf di media nasional selama 7 hari.

Politikus PKS asal Maluku, Saadiah Uliputty, turut serta memprotes. Dia menegaskan bahwa masyarakat Maluku bukan warga kelas dua di Indonesia. Pasalnya, Maluku adalah bagian dari wilayah Indonesia yang juga ikut memproklamirkan NKRI. “Kami juga ikut membayar pajak seperti rakyat Indonesia lainnya, tapi hari ini kami merasa dianaktirikan pemerintah dengan adanya pernyataan pak Wiranto itu,” ketusnya.

Baca juga  Para Jenderal Memaksa Ikut Pilkada, Strategi BG Kuasai PDIP?

Penyataan Wiranto juga direspon negative oleh Paparisa Perjuangan Maluku 95. Pemuda-pemuda ini menyisir jalan-jalan di kota Ambon untuk melakukan “Aksi Diam #Seribu (1000) koin dari Maluku untuk Wiranto Menkopolhukam.” Mereka juga meneriakkan tagar #Maluku Tidak Minta Gempa di medsos.

Sementara Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) mengajukan 5 poin kritis terhadap pernyataan Wiranto itu. Melalui keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Dr. (Cand) Djamaludin Koedoboen dan Sekretaris Jenderal Semmy Miltov Luhukay, KKBMM menolak ajakan para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah agar tidak menjadi beban Pemerintah. Lima poin kritis itu adalah :

1. Bahwa pernyataan Menko Polhukam RI tersebut tidak mencerminkan sebagai Pejabat Negara dan seorang Pembantu Presiden.

2. Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak Hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bpk Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru.

3. Bahwa sebaliknya ketika seperti sekarang ini masih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri dimana orang-orang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong penuh haru, kasih, dan sayang, yang semestinya tidak Bpk cederai dan lecehkan.

4. Bahwa pernyataan Bpk ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan Negara, karena kami yang sedang tertimpa masalah telah menjadi biang masalah.

5. Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai beban dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku.

Baca juga  Dialog Identitas Ala Anies Baswedan

Kecaman-kecaman publik membuat Wiranto kecewa. Menko Polhukam merasa pernyataanya sudah dipelintir sejumlah pihak untuk menyerang dirinya. Wiranto sendiri menolak tudingan sengaja melukai hati masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah.

Dalam ketengan tertulisnya, Rabu (2/10), Wiranto menyebut pemerintah merasa perlu memberi penjelasan kepada masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya dan mengimbau mereka agar kembali ke rumah masing-masing. Imbauan ini disampaikan karena pengungsi akan menghadapi banyak masalah selama berada di dalam pengungsian. Salah satu masalah yang dihadapi terkait pendidikan anak-anak hingga risiko penyakit.

“Itu yang sebenarnya menjadi hasil rapat koordinasi yang dihadiri Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin di kantor Kemenkopolhukam,” ujar Wiranto.

Berdasarkan data BNPB, per 2 Oktober 2019, korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 6,5 di Maluku mencapai 28 jiwa. Sementara korban luka-luka sebanyak 150 jiwa. Sementara 115.290 jiwa mengungsi akibat gempa bumi.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here