Minta Kursi Menhan, Gerindra Prediksi Terjadi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wapres?

0

Apabila terjadi kekosongan jabatan presiden dan wapres, pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan.

Rumor itu berhembus sudah. Ketum Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut mengincar kursi Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Keinginan ini konon menjadi syarat partai kepala garuda itu untuk bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.

Bahkan, menurut rumor itu, demi kursi Menhan, Gerindra sampai rela menapik tiga kursi kabinet yang ditawarkan Jokowi. Tiga kursi itu adalah Watimpres, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Konon yang membuat Prabowo mengotot adalah perihal bintang kehormatan itu. Apabila Prabowo menjadi Menhan, dirinya akan mendapat bintang kehormatan Jenderal TNI, sebagaimana SBY, Agum Gumelar dan Hendropriyono.

Namun, menurut saya, peluang Prabowo menjabat Menhan sangat berat. Pasalnya jabatan tersebut hampir pasti milik parpol pemenang pemilu, yang kali ini dipegang PDIP. Sudah lumrah bahwa ada tiga kursi kabinet yang jadi jatah partai pemenang, yaitu : Mendagri, Menlu, dan Menhan.

Hal ini mengacu pada Peraturan Tatib MPR. Bahwa, dalam hal presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan (terjadi kekosongan jabatan presiden dan wapres), pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama sampai dengan terpilih dan dilantiknya presiden dan wakil presiden oleh MPR.

Jadi, apabila Prabowo benar-benar ingin kursi Menhan, secara kasar PDIP bisa menyebutnya sebagai tidak tahu diri. Pasalnya, Presiden tidak bisa main-main dalam memilih sosok yang akan menduduki ketiga kursi ini. Jangan main-main dengan posisi Menhan, Mendagri, Menlu, karena kalau presiden lagi enggak ada, mereka yang berkuasa.

Baca juga  Serap Aspirasi di Tanah Jawara, SBY Gelar Tour de Banten selama Sepekan

Setidaknya ada empat pertimbangan Jokowi. Pertama, harus orang yang benar-benar dipercaya oleh Presiden. Kedua, dipahami dan direstui oleh parpol pemenang pemilu yakni PDIP. Ketiga, tidak punya rekam jejak yang aneh-aneh, yang akan memicu masalah secara bangsa dan negara. Keempat, bisa memahami tupoksi posisi yang bersangkutan.

Terkait keinginan Prabowo tadi, saya melihat Ketum Partai Gerindra ini bermasalah tiga dari empat faktor tersebut. Satu-satunya yang bisa dimaklumi hanya memahami tupoksi Menhan karena Prabowo berlatar belakang militer.

Kalau bukan Prabowo, lantas siapa sosok yang cocok? Ada banyak. Selain keempat syarat tadi, saya pikir perlu pula dimasukan soal usia yang tidak boleh terlalu tua. Jadi, bukan yang sosok yang konvensional. Kita butuh figur Menhan yang fresh.

Generasi muda lebih cocok sebagai Menhan. Pasalnya, mereka bisa memahami dinamika politik yang ada saat ini. Karena tantangan ke depan bidang pertahanan bukan sekadar mengelola ancaman, tapi mengelola negara.

Siapa mereka? Saya pikir nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bisa dipertimbangkan. Kalau mau lebih fresh lagi, ada Agus Harimurti Yudhoyono yang punya pemikiran strategis terkait pertahanan Indonesia, termasuk terlibat langsung dalam pendirian Universitas Pertahanan.

Namun, yang saya khawatirkan, kursi Menhan ini cuma bargaining Gerindra untuk mendapat jatah kursi kabinet yang lebih banyak atau lebih strategis.  Kalau benar ini yang dikejar, sebaiknya Gerindra berhati-hati. Bagaimanapun, sudah banyak parpol yang gerah dengan manuver Gerindra yang terkesan menderita amnesia akut sebagai kalangan yang kalah dalam Pilpres kemarin.

Atau bisa jadi yang kedua? Gerindra memprediksi akan terjadi kekosongan jabatan presiden dan wapres di hari kelak. Dan Prabowo sudah bersiap menyambut situasi ini?

Baca juga  Membikin Pilpres 2019 Lebih Menarik

Oleh: Harry Zamzami

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here