Moeldoko King Of Joker?

0

Pola Penggunaan Buzzer bayaran menjadi pembicaraan nitezen yang ikut melihat bagaimana narasi komunikasi politik membentuk opini masyarakat. Kekuatan degungan mampu membelah masyarakat dalam baku hantam sesama anak bangsa. Disatu sisi menjadikan pengelolaan komunikasi politik dari lingkaran istana tidak memiliki legitimasi dan sulit dipercaya oleh publik, sebab sering bersumber dari lingkaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dan seiring dengan meluncurnya film Joker  yang menghibur publik. Dan apa yang menjadi pembicaraan publik tentang kinerja para pendegung menjadi relavan. Ada sebuah korelasi saling menguatkan bagaimana komunikasi publik dari lingkaran Istana menjadi tidak pas dan elegan menjawab keinginan publik terkait berbagai kejadian yang membutuhkan kehadiran negara.

Dimana komunikasi kebijakan pemerintahan dengan masyarakat Indonesia menjadi bias dan memunculkan narasi putus. Tangkapan publik adalah literasi digital istana tidak memiliki keberpihakan terhadap persoalan dan tragedi yang terjadi. Dan cendrung hanya dijawab oleh segelintir tokoh yang membenturkan pemerintah dengan masyarakat.

Mencermati hal tersebut pola komunikasi buzzer bayaran. Memiliki kepentingan dan seorang sutradara yang sulit dilacak dengan dukungan fakta dan data. Sebab sering menggunakan pihak ketiga. Tugas tugas ini lebih cendrung menggiring opini untuk melakukan pekerjaan yang menggiring kepada ketidakpercayaan publik atas kinerja pemerintah.

Joker yang diasosiakan sebagai sosok yang mesti mengambil peran antagonis dan orang baik yang tersisihkan. Menjadikan peran yang mampu memainkan peran utama penguasa untuk mengelola sebuah kota. Ia menjadi peran utama untuk sebuah pengakuan bahwa ia bukanlah sembarang orang untuk melakukan banyak pekerjaan. Menuntut pekerjaan yang mesti tidak diterima oleh publik.

Komunikasi politik dengan memanfaatkan media sosial bukanlah hal tabu bagi publik figus, politisi. Kemampuan membaca secara utuh berita yang mendalam bagi sebagian masyarakat mengalami penurunan. Termasuk gegap gempitanya literasi digital yang masuk lewat kepemilikan HP android. Hal ini memunculkan kepanikan dan kekacauan dalam mengunyah berita yang sering sepotong.

Baca juga  Refleksi Koalisi Oposisi, Manuver ‘Jenderal Kardus’ hingga Kemunculan ‘Setan Gundul’ (Bagian 2)

Potongan ini menjadi jurang yang menganga lebar antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Terutama satuan kerja KSP yang berbagi peran dengan Menteri Sekrataris Negara. Dimana peran ini mengharuskan tidak terpecahnya komunikasi kebijakan dan eksekusi ditingkat menteri dan perangkat pemerintah.

Pembantahan yang disampaikan oleh Moeldoko dan menyerahkan persoalan degungan par buzzer kepada Kepolisian menjadi pertanyaan besar. Sebab persepsi publik telah terbentuk dengan sedemikian rupa bahwa ada perlakuan tidak adil terhadap beberapa penggiat literasi digital.

Perlakuan ini menambah amarah publik terahadap institusi Polri yang terkesan tebang pilih soal penangan Hoaks dan ujaran kebencian. Bila serangan menusuk kebijakan, maka hal ini menjadi perlakuan yang sangat berbeda dengan yang memencing kisruh publik atas ujaran kebencian.

Dengungan buzzer politik dalam komunikasi kebijakan pemerintah mengelola informasi seakan membenarkan bahwa ada King of Joker yang mengatur irama pemberitaan. Dan semoga ini tidak menjadi preseden buruk terhadap tata kelola informasi yang sebenarnya terbuka dan berkeadilan untuk Indonesia yang lebih bermartabat dan berkeadilan, dalam hal informasi publik lewat pengelolaan buzzer yang tidak menjadi bagian dari komunikasi Kantor Staf Kepresidenan. Semoga.

Oleh: Seno Sudi Silalahi, Penggiat Literasi Digital

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here