Sebut Surat Suara Sampah, Komisioner KPU Ilham Saputra Langgar Kode Etik

0

PolitikToday– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini terkait dengan surat suara tercoblos di Malaysia dan kesalahan memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) nasional milik KPU.

“Teradu 2 (Ilham Saputra) dalam perkara nomor 96 dan perkara nomor 99 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu,” ujar anggota DKPP Ida Budhiyanti.

Ida menjelaskan, DKPP menilai, kesalahan memasukkan data dalam Situng KPU tidak bermasalah karena Situng bukan merupakan hasil final rekapitulasi pemilu. Tapi, keakuratan input data dalam Situng menjadi kewajiban etik bagi para penyelenggara pemilu.

Sebab, DKPP menilai, perlu adanya pelayanan dan sajian informasi terhadap masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari prasangka yang dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

“Namun, menurut DKPP, keakuratan input data sesuai dengan pindai salinan C1 yang berbasis pada TI (teknologi informasi) merupakan kewajiban etik para teradu,” kata Ida.

Sementara, terkait surat suara tercoblos, Ilham dinyatakan bersalah karena pernyataan Ilham yang menyebut surat suara tersebut merupakan sampah. Menurut DKPP, pernyataan Ilham tidak sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu. “Pernyataan dianggap sampah, menurut DKPP, merupakan pemilihan diksi yang tidak tepat secara etik oleh penyelenggara pemilu di tengah kontestasi yang sedang memanas,” tutur Ida.

DKPP menilai, dalam kondisi demikian, sepatutnya teradu dua menggunakan diksi yang lebih bermartabat, meyakinkan, dan bijaksana yang dapat mendinginkan suasana dan mereduksi prasangka prasangka terhadap ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ilham dinyatakan melanggar peraturan DKPP terkait kode etik penyelenggara pemilu. Ilham juga dikenakan sanksi berupa teguran dari DKPP.

Baca juga  Kader PPP Inginkan Gatot Nurmantyo Maju di Pilgub Jawa Tengah

“Berdasarkan hal tersebut, sepanjang pernyataan tercoblos tidak dapat di pertanggungjawabkan dianggap sampah, melanggar Pasal 12 huruf a dan b Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.

(yt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here