Terkait Sanksi BPJS, Ombudsman Ingatkan Jangan Jadikan Rakyat Kambing Hitam

0


PolitikToday – Ombudsman mengimbau pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya lapis peserta bukan penerima upah.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan evaluasi institusional lebih baik dibanding menerbitkan kebijakan sanksi berupa penghentian pelayanan publik (SIM, Paspor, dan layanan administratif lain) seperti yang direncanakan saat ini.

“Jangan jadikan (masyarakat) kambing hitam atas kegagalan sistemik ini. Bagaimanapun mereka memiliki hak yang sama dengan peserta yang lebih beruntung karena memiliki kesempatan kerja di sektor formal maupun warga yang mendapatkan subsidi,” jelas Alamsyah.

Menurut Alam, pihak terkait perlu hati-hati menerbitkan kebijakan mengenai sanksi yang tidak diatur oleh Undang-Undang.

“Jangan karena Pemerintah gagal membangun kelembagaan sosial-ekonomi untuk mendukung kepastian pembiayaan jaminan kesehatan, kemudian rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pelayanan publik itu hak konstitusional warga,” tegasnya.

Di Indonesia, lanjut dia, tak ada opsi lain bagi warga untuk bertahan hidup di sektor informal, namun tak masuk kategori miskin. Alhasil, mereka tak bisa menerima manfaat jaminan kesehatan, kecuali melalui skema mandiri. Sebagian dari mereka adalah kelompok masyarakat rentan.

Sementara itu anggota Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan sanksi bagi para penunggak iuran BPJS.

“Kalau diancam dengan sanksi, saya khawatir tidak efektif. Masyarakat bisa saja merasa tidak nyaman,” kata Saleh melalui pesan tertulisnya, Kamis (10/10).

Saleh mengatakan daripada memberikan sanksi kepada penunggak iuran BPJS, lebih baik BPJS Kesehatan diberi kesempatan lebih dahulu untuk meningkatkan kolektibilitas iuran melalui jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Diketahui sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Baca juga  Siang Ini Nasib Partai Idaman Ditentukan PTUN DKI Jakarta

“Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada, tapi hanya tekstual tanpa eksekusi karena itu bukan wewenangnya BPJS,” kata Fachmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Menurutnya melalui regulasi instruksi presiden, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here