Alasan Jokowi Beri Grasi Mantan Gubernur Riau, KPK Kaget dan Kecaman ICW

0

PolitikToday – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau tersebut diberikan pengurangan satu tahun hukuman.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto, pemberian grasi kepada Annas Maamun karena alasan kemanusiaan.

“Pertimbangannya adalah berusia di atas 70 tahun. Saat ini yang bersangkutan usia 78 tahun, dan menderita sakit berkepanjangan,” ujar Ade, Selasa (26/11).

Selain usia senja, menurut Ade ada sejumlah penyakit yang membuat Annas Maamun harus menggunakan setiap saat juga menjadi pertimbangan pemberian grasi.

“Mengidap berbagai penyakit sesuai keterangan dokter, PPOK (CPOD akut), dispepsoa syndrome (depresi), gastritis (lambung), hernia dan sesak nafas (membutuhkan pemakaian oksigen setiap hari),” kata Ade.

Pemberian grasi kepada mantan Gubernur Riau oleh Presiden Jokowi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kaget.

“Kami cukup kaget ketika mendengar informasi pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang justru terlibat dalam sejumlah perkara yang ditangani KPK,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (26/11).

Kendati kaget, Febri menjelaskan bahwa KPK menghargai kewenangan Presiden. Namun, menurutnya KPK tetap akan mempelajari surat yang dikirim dari LP Sukamiskin terkait permintaan KPK melakukan keputusan presiden terkait grasi terhadap Annas Maamun.

“Dengan tetap menghargai kewenangan Presiden memberikan pengampunan (grasi) terhadap terpidana kasus korupsi Saudara Annas Maamun dalam perkara ini, KPK akan mempelajari surat yang dikirim oleh Lapas Sukamiskin tersebut,” kata Febri.

Sementara itu, keputusan Jokowi memberikan grasi dikecam oleh Indonesia Crruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, meski kecewa, ICW merasa tidak kaget dengan keputusan tersebut. Hal itu dikarenakan pemerintah saat ini menurutnya tidak mempunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga  JK Sebut Jatah Menteri Sesuai Perolehan di DPR

“Sikap dari Presiden Joko Widodo ini mesti dimaklumi, karena sedari awal Presiden memang sama sekali tidak memiliki komitmen anti korupsi yang jelas. Jadi jika selama ini publik mendengar narasi anti korupsi yang diucapkan oleh Presiden itu hanya omong kosong belaka,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11).

Kesimpulan itu didasarkan kepada sikap Presiden Joowi yang dinilai telah berulang kali menunjukkan sikap yang bertentangan dengan semangat antikorupsi.

“Contoh, Presiden merestui calon Pimpinan KPK yang diduga mempunyai banyak persoalan, Presiden menyetujui revisi UU KPK, dan Presiden ingkar janji dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) untuk menyelamatkan KPK,” katanya.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here