Beri Grasi Koruptor, Publik Nilai Jokowi Coreng Rasa Keadilan

0

PolitikToday – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu adalah terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan. Keputusan Jokowi telah mengurangi masa hukuman Annas satu tahun. Berdasarkan data pada sistem database pemasyarakatan, semestinya Annas bebas awal 3 Oktober 2021.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto, menyebut keputusan itu dilandaskan pada alasan kemanusiaan.

“Pertimbangannya adalah berusia di atas 70 tahun. Saat ini yang bersangkutan usia 78 tahun, dan menderita sakit berkepanjangan,” ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2019).

Kecuali usia yang sudah senja, Annas juga mengidap berbagai macam penyakit. Akibat penyakit yang dideritanya itu, Annas harus menggunakan oksigen setiap saat.

“Mengidap berbagai penyakit sesuai keterangan dokter, PPOK (COPD akut), dispepsia syndrome (depresi), gastritis (lambung), hernia dan sesak napas (membutuhkan pemakaian oksigen setiap hari),” jelas Ade.

KPK Kaget

KPK mengaku terkejut atas keputusan tersebut. Surat pemberian grasi terhadap Annas Maamun juga baru diterima sore ini, Selasa (26/11/2019).

“Kami cukup kaget ketika mendengar informasi pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang justru terlibat dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Lanjut Febri, salah satu kasus korupsi yang dilakukan Annas terkait sektor kehutanan, yakni dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau. Padahal, korupsi di sektor kehutanan ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan.
“Perlu kita pahami, korupsi yang terjadi di sektor kehutanan memiliki akibat yang lebih besar terhadap hutan itu sendiri, lingkungan dan kepentingan publik untuk lingkungan yang sehat,” ujarnya.
Di sisi lain, Febri mengungkapkan pengembangan perkara terkait Annas. Pada 29 Maret 2019, KPK menetapkan 3 tersangka baru yang terdiri atas sebuah korporasi dan dua perseorangan, yaitu:
a. PT Palma Satu

Baca juga  Hadapi Pilgub Jabar, Herman Khaeron Jalin Komunikasi Bersama Partai Lain

b. Suheri Terta selaku Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014

c. Surya Darmadi selaku pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma.

Meski begitu, Febri menyebut pihaknya tetap menghargai keputusan Presiden. KPK akan mempelajari surat tersebut terlebih dulu.

“Dengan tetap menghargai kewenangan Presiden memberikan pengampunan (grasi) terhadap terpidana kasus korupsi Annas Maamun dalam perkara ini, KPK akan mempelajari surat yang dikirim oleh Lapas Sukamiskin tersebut,” tuturnya.

Presiden Cederai Rasa Keadilan

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai langkah Jokowi dianggap mencederai keadilan. Menurutnya, pelaku kejahatan korupsi tidak selayaknya mendapat pengurangan hukuman, apa pun alasannya.

“ICW kecewa sekaligus mengecam langkah dari Presiden Joko Widodo yang justru memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau Annas Maamun,” katanya, Selasa (26/11/2019).

Kurnia menolak dalih demi alasan kemanusiaan sebab kejahatan korupsi telah digolongkan sebagai extraordinary crime. Untuk itu, pengurangan hukuman dalam bentuk dan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan.

“Misalnya saja, Presiden berdalih karena rasa kemanusiaan sehingga mengeluarkan grasi kepada terpidana. Alasan itu tidak dapat dibenarkan sebab indikator ‘kemanusiaan’ sendiri tidak dapat diukur secara jelas,” imbuhnya.

Kurnia lalu menyinggung status Annas yang sebelumnya sebagai kepala daerah itu dinilai mengkhianati amanat rakyat karena melakukan korupsi. Menurutnya, dengan pengurangan hukuman seperti itu, nanti tidak akan ada efek jera bagi para koruptor.

“Jadi, jika konsep penegakan hukum seperti ini yang diinginkan oleh Presiden, maka pemberian efek jera pada pelaku korupsi tidak akan pernah tercapai sampai kapan pun,” sebutnya.

“Langkah dari Presiden Joko Widodo ini mencoreng rasa keadilan masyarakat. Karena bagaimanapun pihak paling terdampak atas kejahatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana adalah masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Baca juga  Pertemuan SBY-Prabowo, Buka Semua Kemungkinan di Pilkada dan Pilpres

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here