Ekonomi Mencekik, Negara Subsidi Orang Kaya?

0
Ilustrasi: orang kaya mengambil jatah si miskin
Ilustrasi: orang kaya mengambil jatah si miskin

Perpres tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan di awal tahun 2020 merupakan kado tahun baru yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Kenaiakan rata-rata 100 persen per golongannya itu, tidak sebanding dengan keterpurukan ekonomi yang dirasakan masyarakat selama rentang 5 tahun ke belakang. Apalagi dalih beban negara dalam mensubsidi biaya kesehatan tidak menyentuh substansi permasalahan pelik BPJS.

Defisit BPJS Rp 16 triliun hingga akhir tahun 2019 dijadikan alasan untuk membebankan masyarakat untuk membayar lebih. Padahal dalam temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS dapat disimpulkan, defisit yang dialami BPJS disebabkan belum maksimalnya sistem perekaman data dan penarikan iuran dari lembaga penjamin kesehatan tersebut. Ditemukan ada 10 juta NIK ganda dan sejumlah permasalahan pendataan lainnya.

Belakangan, BPJS juga menyaratkan sistem autodebet dalam rangka ‘memperbaiki’ sistem penarikan iuran BPJS dari masyarakat. Namun, lagi-lagi sistem yang ditawarkan ini belum maksimal. Alih-alih memberikan kemudahan bagi masyarakat, sistem ini kerap gagal sistem.

“Nasabah Yth, Autodebet pembayaran BPJS Kesehatan dengan no: xxx status: Gagal. Silahkan melakukan pembayaran melalui ATM,” begitu bunyi notifikasi yang diterima.

Di lain sisi, klaim defisit BPJS juga diiringi dengan naiknya bonus Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 2 kali lipat. Mengutip Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp32,88 miliar. Jika dibagi ke delapan anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp4,11 miliar per orang.

Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati insentif Rp342,56 juta per bulan. Sementara itu, beban insentif dewan pengawas BPJS Kesehatan dianggarkan Rp17,73 miliar per tahun. Jika dibagi kepada tujuh dewan pengawas, maka tiap kepala mendapat insentif Rp2,55 miliar. Jika dirata-rata ke dalam 12 bulan, maka insentif yang diterima dewan pengawas adalah Rp211,14 juta per bulan. Inikah kata ‘adil’ yang harus dinikmati masyarakat?

Baca juga  Aksi Mahasiswa: Dari Dukungan Dosen Hingga Bukan Gerakan Khilafah

Beban masyarakat di 2020 tidak hanya tentang kenaikan iuran BPJS. Banyak sejumlah kenaikan yang mengiringi. Salah satunya adalah wacana kenaikan tarif dasar listirk (TDL) 900 VA.  Sebanyak 27 juta pelanggan listrik 900 VA akan menuai dampaknya.

Kebijakan pengetatan ‘ikat pinggang’ anggaran dengan dalih efesiensi yang digaungkan ternyata berjalan setengah hati. Diketatkan ke bawah, dilonggarkan ke atas. Hal ini juga tercermin dalam penunjukan 13 staf khusus (stafsus)  presiden. Sejumlah politisi dan anak muda tajir melintir menjadi beban negara sebesar Rp 8 miliar per tahunnya. Jika dirata-ratakan, sejumlah stafsus ini mendapatkan gaji sebesar Rp 51 juta perbulannya. Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, selain membenani anggaran negara, penunjukkan orang kaya tajir melintir menjadi stafsus belum tentu memberikan manfaat yang sebanding dengan kompensasi yang diberikan perbulannya.

Kebijakan pengetatan ke bawah dan melonggarkan yang di atas juga terjadi di negara Perancis. Apa dampaknya? Perancis mengalami pergolakan yang hebat. Presiden Prancis Emmanuel Macron di cap oleh rakyatnya sebagai ‘Presidennya orang kaya’.

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Rasa keadilan dan kepatutan itu harus didistribusikan kepada penerima manfaat dengan tepat. Itulah fungsi negara, menjamin keadilan sosial bagi seluruh raktyatnya. Tidak menutup mata dengan kesusahan si miskin dan tidak pula memberi kompensasi berlebih kepada si kaya.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here