Habis Kabinet, Yusril Dapat Apa?

0
yusril pbb

Pada Pilpres silam, kita keheranan oleh manuver Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Yusril bukan hanya menyatakan dukungan, melainkan jadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril dinilai sukses membawa kemenangan ketika pihak Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Padahal platform politik Yusril sesungguhnya lebih mirip kubu Prabowo-Sandi. Sudah rahasia umum kalau  Yusril terbilang dekat dengan Natsir, bahkan Yusril sempat dijuluki sebagai “Natsir Muda”. Yusril juga sempat menimba pengalaman sebagai pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Bahkan kader-kader PBB kerap mengasosiasikan partai mereka sebagai pewaris Masyumi – partainya Natsir.

Makanya publik tidak heran ketika Yusril menjadi pengacara Hizbut Tahrir Indonesia—ormas yang dibubarkan oleh Jokowi. Juga mendampingi Firza Husein yang tersandung kasus dugaan chat tidak senonoh dengan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab.

Tapi, menyeberang ke kubu Jokowi-Ma’ruf jelas lain cerita. Konon alasannya demi mengamankan suara elektoral PBB. Yusril sudah memprediksi bahwa PBB tidak akan masuk kembali ke parlemen. Untuk menjaga posisi PBB di level nasional, Yusril butuh mikrofon. Dan mikrofon ini paling gampang didapat jika berkongsi dengan pemegang kekuasaan.

Lacurnya, pasca pengumuman kabinet, lalu pengumuman wakil menteri, tidak ada kader PBB yang dipanggil. Apakah Jokowi lupa akan keringat PBB yang menderas pada PIlpres 2019? Saya pikir tidak. Keberanian Jokowi merangkul Prabowo mengkonfirmasi bahwa Presiden ingin pemerintahan ke depan berlangsung stabil.

Tidak masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Kabinet Indonesia Maju tidak mencoret pemikiran ini. Pasalnya, penolakan itu bukan mau Jokowi melainkan akibat tekanan dari Megawati cs—kalangan yang khawatir atas potensi AHY dalam Pilpres 2014.

Jadi kemungkinan besar Yusril akan diberi kursi Kepala Pusat Legislasi Nasional. Ini adalah lembaga baru yang bertugas untuk mensinkronasi produk peraturan perundang-undangan dari pusat sampai daerah agar tidak terjadi tumpang tindih antar produk hukum. Yusril jelas berkompeten untuk menduduki kursi pimpinan pucak lembaga setingkat menteri ini.

Apalagi, Pusat Legislasi Nasional sesungguhnya selaras dengan pemikiran Yusril. Dahulu, Yusril sempat menyarankan agar Jokowi untuk membenahi hukum di Indonesia. Yusril berpandangan bangsa yang maju harus memiliki norma hukum yang adil, rasional, sistematis, dan harmonis satu sama lainnya.

Menimbang sinyal-sinyal ini, tentu amat menarik untuk menantikan apakah kursi tersebut akan benar-benar diberikan kepada Yusril atau tidak.

Oleh: Rahmat Thayib

Baca juga  Abaikan Imbauan Jokowi, Mendag Enggar Tetap Lantik 7 Pejabat Eselon I

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here