Korupsi Akibat Miskoordinasi Pencipta Desa Fiktif Berpenduduk Siluman?

0
Priyo Sebut Klaim Pembangunan Jalan Desa Jokowi Invalid
Pengerjaan jalan dari ADD/DD dari APBN.

Beda Kementerian beda jumlah data dan fakta tentang desa atau desa adat. Persoalan ini menjadi persoalan dan polemik kemudian hari di periode ke2 Presiden Jokowi 100 hari memimpin pemerintahan. Munculnya desa hantu atau desa fiktif dengan penduduk siluman menjadi tamparan hebat di era digital dan pangkalan data yang dimiliki oleh kementrian.

Ada yang miskoordinasi satu data. Nampak jelas betapa ada kehilangan koordinasi antar kementerian, terkait Desa, yang melahirkan desa fiktif. Populer dengan nama desa hantu dalam novel bergenre mistis, berpenduduk siluman atau lelembut. Namun ini bukanlah dunia mistis. Ini adalah realitas tampak dan jelas dalam administrasi dan juga orang.

Kecolongan, kalimat ini pantas bagi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sebelumnya.  Masing masing memiliki Tupoksi dan jalur koordinasi yang bertanggungjawab lintas kementerian.

Data dan Fakta ini dibuka oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tentang potensi korupsi atau pengelapan dana pusat ke Daerah khusus untuk desa fiktif. Bila ditelusur dalam APBN 2019 sebelum perubahan total dana desa yang telah dianggarkan sebesar RP 70 triliun.

Data dari Kementerian PDTT, jumlah desa tahun 2019 sebanyak 74.597 desa. Dana APBN yang dianggarkan rata rata setiap desa mendapat kisaran Rp 900 juta tahun 2019. Sri Mulyani selaku penanggungjawab keuangan negara meradang dengan kemunculan desa desa baru yang tidak memiliki penduduk, disebabkan adanya dana desa.

Evaluasi menyeluruh penting untuk tidak ada korupsi akibat data ada dengan penduduk fiktif. Dan mesti beberapa dirjen atau Menteri terkait yang abai bertanggungjawab atas keteledoran membiarkan penggelapan dana transfer APBN 2009, belum lagi APBN 2018, 2017, 2016 dan 2014. Sejak dimulainya Dana desa.

Baca juga  Menakar Peluang Djarot di Pilgub Sumut 2018

Kemendagri Dalam Negeri sampai saat ini belum melakukan kesimpulan apapun dan masih menelusuri desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun persoalan pengelapan dana mesti telah ketahuan siapa penggelapan dana desa akibat desa fiktif.

Penggelapan dana desa bagian dari  miskoordinasi antar kementerian di tingkat Dirjen, dan jangan sampai Menteri tidak membaca apa yang ditandatangani. Bila data dan fakta ini menjadi alat bukti penggelapan APBN untuk Desa Fiktif, tidak hanya di level kementrian mesti bertanggungjawab, sampai pada tingkatan pemerintah Desa, Kabupaten dan Provinsi menjadi tersangka korupsi penggelapan dana APBN.

Sebab Desa Fikitif tidak seperti Korupsi Para Dukun. Sebab hanya dukun yang bisa mengakses atau menemui para penduduk siluman, lelembut dan dedemit. Sebab APBN adalah uang pajak dari rakyat untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat.

Dan kelembagaan Inspektorat, BPK, PPATK, KPK dan Kejaksaan Agung mesti terlibat dalam penyelidikan dan membawa pelaku penggelapan dana desa ke pengadilan tipikor. Dan tidak menjadikan kasus ini sebagai kasus miskoordinasi dan saling melempar handuk. Seperti Dukun yang sering mengerjai konsumennya.

Oleh: Anjasmara Hilman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here