Penghapusan Eselon III dan IV, Sudahkah Kebijakan nan Bijaksana?

0

Wacana Presiden Joko Widodo untuk merampingkan birokrasi di pemerintah pusat hingga daerah, perlu diapresiasi untuk perbaikan pelayanan birokrasi pemerintahan, peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Perubahan semestinya bagian kunci sukses mewujudkan visi Indonesia maju.

Perubahan ini termasuk perubahan nomenklatur beberapa kementerian yang sampai saat ini dalam proses reorganisasi. Dan penghapusan penghapusan jabatan eselon III dan IV yang memuncukan kegaduhan internal dan konflik interest yang mesti terkelola baik, dengan pendekatan menang-menang.

Publik hanya bisa melihat pada wilayah permukaan dan kegaduhan yang terjadi dari media sosial ASN yang gaduh. Misinformasi dan juga pemberitaan yang tidak lengkap dan utuh, menjadi pemantik gelombang protes dan turun kejalan ASN, bila tidak jelas manajemen perubahan dan hal yang dicapai secara bersama.

Tentu ini, akan berdampak memunculkan kepanikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pembantu Presiden. Akumulasi ini menggerus kepercayaan publik dan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan.

Sekedar catatan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diprediksi berdampak pada penghapusan 5.340 jabatan eselon III dan IV. Perubahan dari struktural menjadi fungsional butuh persiapan manajemen perubahan. Sebab ASN berbeda dengan professional swasta yang terbiasa dengan cara kerja fungsional dan berdasarkan target terukur dan laporan efisien, kinerja efektif.

Kegaduhan ini tentu memakan banyak waktu, energi dan persiapan oleh kementrian PAN RB. Dan persiapan ini belum menyentuh peta jalan dan indikator keberhasilan, dalam mereformasi birokrasi yang efektif dan efisen, tanpa meninggalkan kinerja yang baik sebagai publik service.

Secara kelembagaan reposisi dari struktural menjadi fungsional diharapkan lebih pada perbaikan kinerja, berbasis hasil tanpa kehilangan proses yang terukur. Jika menggunakan indikator kunci kesuksesan hal ini tentu tidak hanya sampai pada tataran indah di atas kertas.

Baca juga  SBY Disambut Meriah di Sarasehan Alumni Pesantren Gontor

Birokrasi pemerintahan terkenal dengan laporan yang tebal dan menghabiskan sumberdaya kertas dan uang yang tidak sedikit. Sebagai contoh tentang penyusunan RPP oleh guru yang memakan banyak waktu dan energi. Dan laporan ini menjadi tumpukan berkas dan tidak efisien dan jauh dari efektif.

Tantangan perubahan ini akan bergejolak dari sisi internal ASN terutama esolon III dan IV yang telah menjadi menikmati jabatan struktural dan tidak terbiasa dalam kinerja fungsional. Gejolak individu demi individu menjadi gejolak bersama. Apabila tidak terkelola dengan baik dan menjadi Gerakan besar yang berakhir dengan kalah dan kalah. Tamsil menang jadi bara, kalah jadi abu.

Hal ini semestinya tidak merusak Kinerja pemerintahan 100 Hari sebagai milistone awal kinerja Kabinet Indonesia Maju 5 tahun kedepan. Bagi Menteri PAN RB baru yang sebelumnya adalah Menteri Dalam Negeri mengenal dan memiliki gambaran utuh dan menyeluruh soal perbaikan birokrasi pemerintahan Indonesia.

Memperlihatkan kinerja berdampak baik yang dirasakan oleh publik dan masyarakat, lebih baik dari pada laporan administrasi yang sekedar Asal Presiden Enak dan Senang (APES).

Sobari Romeo, Praktisi Administrasi Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here