Aset First Travel Dirampas Negara, Harta Mafia Narkoba Dikembalikan, Keadilan Minggat Ke Mana?

0
First Travel

Sekitar 63 ribuan jamaah umroh korban First Travel berkeluh kesah. Mereka menolak keputusan pengadilan yang membuat negara berhak merampas aset First Travel.

Padahal, negara relatif tak dirugikan oleh First Travel. Mereka, yang sudah berkeringat-darah menabung bahkan hingga puluhan tahun, yang tersakiti oleh kejahatan First Travel.

Tragisnya, vonis PN Depok bertolak belakang dengan keputusan PN Cibinong untuk Usmaniah Hannien Tour. Kasusnya mirip. Namun, Usmaniah dihukum untuk mengembalikan dana jamaah plus bunga 6%.

Di lain sisi ada kasus mafia narkoba Murtala yang divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Namun, Pengadilan Tinggi Anceh mengembalikan seluruh aset Murtala yang sebelumnya disita negara.

Perbedaan vonis ini membuat korban First Travel bertanya-tanya. Apa karena kerugian korban Usmaniah cuma Rp4,88 milyar. Apa karena asset Murtala hanya Rp142 miliar?

Sedangkan tanggungan Firt Travel mencapai Rp905 miliar? Jumlah yang menggiurkan bagi pemerintah yang sedang kesulitan “fresh money”? Tak heran bila korban First Travel mencari keadilan kepada Presiden.

Kasus ketidakadilan yang dialami korban First Travel bukan yang pertama dan pasti bukan yang terakhir. Sebelumnya kita dihadapkan pada jeit-tangis ribuan korban penggusuran jalan tol Pekanbaru-Dumai. Berhektar-hektar lahan sawit mereka, sudah bersetifikat pula, cuma dibayar Rp18 ribu per meter. Lebih murah dari semangkuk bakso.

Teriakan-teriakan mencari keadilan begini ramai media sosial. ‘Twitter do your magic’ dan tagar ibarat kurir kilat yang diharapkan bisa menembus sekat-sekat birokrasi sehingga kekecewaan mereka bisa didengar Presiden.

Tidak keliru bila warga negara mengadu kepada Presiden. Sebagai kepala pemerintah/kepala negara, presiden wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ini termaktub dalam kontitusi. Namun, kurir cepat ini sekaligus sinyal kegelisahan publik. Tersebab hukum gagal memberikan keadilan, rakyat kecil potong kompas menuju istana.

Baca juga  Aset Rp142 M Mafia Narkoba Dibalikin, Kenapa Aset First Travel Dirampas Negara?

Hari ini pemerintah sedang megap-megap membenahi wajah penegakan hukum. Terutama di sektor peradilan umum dan peradilan pidana. Bopeng-bopeng kedua peradilan ini bikin jeblok Indeks Supremasi Hukum Indonesia sepanjang 2016-2019 versi World Justice Project (WJP). Diskriminasi dan “kecurangan” hukum akibat intervensi pemerintah menjadi momok peradilan. Belum lagi masalah korupsi.

Bagi rakyat kecil, peradilan masih menjadi tempat yang menakutkan dan tidak fair. Peradilan kerap menjadi tempat di mana pelaku kejahatan dibebaskan, sementara korban digelandang ke penjara.

Peradilan Baiq Nuril contohnya. Dia adalah korban pelecehan seksual yang dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal Nuril bukan penyebar utama rekaman illegal itu. Di lain pihak, pelaku pelecehan padanya bisa melenggang kangkung di luaran. Tragisnya, kental kesan bahwa Jokowi tidak akan memberikan grasi kepada Nuril apabila tidak ada tekanan publik yang kuat.

Bandingkan dengan kasus Ulin Yusron. Ulin menyebar data pribadi dua lelaki yang diklaimnya mengancam bakal memenggal kepala Presiden Jokowi. Penyebaran ini dilakukan via akun twitternya @ulinyusron, dan kemudian viral di jagat Twitter. Belakangan, kepolisian membantah klaim Ulin. Status Ulin lantas dihapus.

Tindakan Ulin bisa masuk dalam pasal pencemaran nama baik UU ITE. Kalaupun mau diturunkan kadar kejahatannya, sumber data Ulin bisa dipertanyakan. Jika Ulin mendapatkan data itu tanpa izin dan sifatnya rahasia, dia bisa dianggap melanggar akses digital dan dikenakan UU ITE.

Sulit membayangkan data itu berasal dari dua lelaki yang bersangkutan. Apa iya ada institusi publik yang mau memberi data pribadi seseorang supaya Ulin bisa menudingnya sebagai pengancam Presiden?  Yang jelas, Ulin masih keluyuran sementara nama baik dua lelaki itu rusak-binasa.

Baca juga  Negeri Hukum Tebang Pilih: Yang Kuat Menang, Yang Lemah Kalah

Hukum yang tebang pilih menggugah rasa keadilan publik. Muncul persepsi: Ulin “aman” sebab dia “orang” Jokowi. Artinya, semerbak dugaan intevensi pejabat publik di sini. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Bagi rakyat kecil tersangkut kasus hukum ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Kecuali terpukul oleh kasus hukum itu sendiri, mereka juga mengalami tekanan hebat. Mereka bisa stres bahkan terjangkit penyakit fisik. Secara ekonomi, mereka kerap kehilangan pendapatan, pekerjaan termasuk dipaksa-pindah. Relasi interpersonal, termasuk hubungan dengan keluarga kerap tergangggu.

Bayangkan bila tekanan ini menghimpit di kala peradilan justru berpihak pada orang kaya. Perasaan sedih, kecewa dan marah bisa membuat mereka nekat. Tak heran bila perlawanan atas ketidakadilan kerap berujung rusuh. Bukan lagi otoritas kaum Adam. Dalam banyak kasus penggusuran, ibu-ibu rela menelanjangi diri untuk mencegah aparat yang merangsek.

Di sini dituntut kebijaksanaan aparat. Apakah mereka lantas bersikap represif atau menerapkan metode yang lebih manusiawi. Percuma saja tayangan masif polisi ganteng-cantik di televisi bila aparat cepat main gebuk-pukul. Tindakan represif tidak menyelesaikan masalah. Alih-alih, membuat rasa ketidakadilan publik makin bergejolak.

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here