Belum Tepat Permen Radikalisme dan Teroris Hadir Dikalangan Anak

0

Sehari sebelum reuni akbar 212 digelar, isu kehadiran Habib Riziq Shihab sempat membuat pemerintah gentar gentir mencari informasi atas kebenaran berita yang berhembus di beberapa media tanah air tersebut.

Sontak acara yang digelar di monumen nasional (monas) Jakarta Pusat itu menjadi ramai dan seolah-olah kegiatan tersebut sebagai kegiatan aksi massa seperti yang dilakukan pada jelang pilpres lalu itu.

Namun apa yang ditakutkan oleh pemerintah tidak terbukti. Rupanya kegiatan yang hanya sebagai tempat ajang silaturahmi para ulama, tokoh umat Islam tersebut dianggap sebagai kegiatan radikal. Padahal buktinya, kekhawatiran tersebut tidak lah benar. Tetapi lebih kepada kegiatan yang sangat dingin untuk menciptakan kedamaian.  

Selama ini, pemerintah selalu mendoktrin atau memberitakan melalui pernyataan di hadapan awak media seolah-olah, Ketua umum Front Pembela Islam ini begitu berbahaya atau ancaman bagi pemerintah untuk menjadi negara Indonesia menjadi negara khalifah seperti negara Islam yang ada di Uni Arab.

Tentu masyarakat awam terus bertanya-tanya akan hubungan antara Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dengan Habib Riziq Shihab dan umat Islam.

Hal tersebut lantaran dalam Permen itu belum menjangkau perlindungan anak, khususnya perlindungan dari pelaku yang mengalami trauma atas tindakan aparat penegak hukum.

Pada catatan akhir tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus.

Dan dari jumlah itu kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus

Baca juga  Pemberangusan Kritik, Langkah Mundur Demokrasi

Dalam hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga seharusnya lebih memperhatikan persoalan ini secara serius. Sebab, anak merupakan aset dan penerus bangsa. Belum tersentuh akan paham-paham berbahaya seperti yang ditakuti pemerintah selama ini.

Hal-hal akan ketakutan terorisme dan paham radikal mulai dirasa di saat Habib Riziq mulai terseret kasus ‘esek-esek’. Padahal kebenarannya hingga sekarang belum bisa dibuktikan. Konflik politik dibawa ke masalah pribadi. Hingga, banyak umat Islam beranggapan bahwa kasus itu merupakan fitnah yang luar biasa kejam, dan biadab yang dilakukan pemerintah kepada warga masyarakatnya.

Dan hingga kini, Habib Rizieq belum bisa pulang ke Indonesia karena masih dicekal pemerintah Arab Saudi untuk alasan keamanan atas sepengetahuan dari pemerintah Indonesia. Dan hingga detik ini pun masih dianggap sebagai otak radikal yang sangat berbahaya jika dirinya pulang ke Indonesia.  

Rasa ketakukan pemerintah akan keberadaan umat Islam yang dianggap radikal dan teroris ini tentu harus dihentikan. Jika tidak, tentu hal-hal tak inginkan seperti protes sosial besar-besaran, atau bahkan menyebabkan perang saudara antara umat Islam dengan pemerintah bisa saja terjadi seperti yang terjadi di Irak, Sudan dan negara Islam lainya jika Menteri Politik Hukum dan Keamanan Polhukam yang baru, Mahfud MD tidak begerak cepat mengatasi isu agama menjadi politik atas kepentingan satu golongan.

Oleh: Yoyo Tuna

Pemerhati Sosial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here