Demokrat: Kedaulatan Rakyat Dipasung Jika Rakyat Tidak Lagi Memilih Pemimpin Secara Langsung

0
sekjen-partai-demokrat-hinca-panjaitan

PolitikToday – Partai Demokrat merasa terusik dengan dengan wacana pengembalian pemilihan pemimpin eksekutif secara tak langsung. Sekjen DPP Demokrat Hinca IP Pandjaitan menyebut pihaknya  meyakini demokrasi adalah jalan terbaik. Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung merupakan cara terbaik yang telah dipilih rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

“Partai Demokrat berikrar untuk selalu setia, menghormati, dan membela kedaulatan rakyat. Hak-hak kedaulatan rakyat bukanlah pemberian negara yang bisa sewaktu-waktu dicabut oleh suatu pemerintahan. Hak-hak kedaulatan rakyat yang telah diakui dan dijamin konstitusi justru menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi dan memenuhinya,” kata Hinca melalui siaran resmi Partai Demokrat, Senin (2/12/2019).

Menurut Partai Demokrat, rakyat Indonesia adalah pelaku dan saksi sejarah bahwa selama satu dekade (2004 – 2014), capaian ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat diraih seiring dengan kemajuan demokrasi yang disertai stabilitas politik dan keamanan.

“Kemunduran ekonomi dalam satu masa tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai “biang keladi” serta alasan merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung para pemimpinnya,” imbuh Hinca.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Partai Demokrat kemudian menyatakan tiga sikapnya.

Pertama, MENOLAK pemilihan Presiden oleh MPR karena hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung Presidennya. Pemilihan Presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat itu adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah kelam kehidupan bangsa dan negara di masa lalu.

Kedua, MENOLAK pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik pemilihan Gubernur/Bupati dan Walikota secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD karena masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin di daerahnya serta menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya.

Baca juga  Di Bali, 32 WNA Juga Masuk DPT Pemilu 2019

Ketiga, MENOLAK perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) periode. Belajar dari pengalaman sejarah bangsa kita, dua kali masa jabatan Presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup. Hal ini juga berlaku di banyak negara demokrasi lainnya di dunia. Kekuasaan Presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalahgunakan (abuse of power). JASMERAH: Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here