Istana Takut Jika Pansus Jiwasraya Terbentuk?

0
jiwasraya

PolitikToday – Akun Twitter @Ki_SetanKober mempertanyakan mengapa pemerintah enggan membentuk pansus gagal bayar Jiwasraya. Pertanyaan @Ki_SetanKober dinyatakan untuk mengomentari berita salah satu portal online berjudul “Istana Tak Mau Didikte soal Jiwasraya”

“Ada apa ini?? Kelihatan sekali pihak Istana sepertinya ketakutan jika PANSUS JIWASRAYA terbentuk padahal sebagian besar fraksi DPR sudah mendorong dibentuk pansus agar kasus ini cepat selesai… #RampokJiwasrayaDemiJokowi #RampokJiwasrayaDemiJokowi,” cuit akun Twitter @Ki_SetanKober, Senin malam (30/12/2019)

Sementara itu netizen terus menyoroti isu Jiwasraya. Beramai-ramai mereka menaikkan tagar #RampokJiwasrayaDemiJokowi. Tagar ini sempat menjadi trending topic Twitter di Indonesia. Dicuit sebagai 4.006 kali.

Berbagai status diunggah untuk menaikan tagar tersebut. Isinya mulai dari yang “keras”, lucu-lucuan, bahkan terkesan tidak “nyambung”. Tapi kebanyakan tagar ini digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Beberapa twit yang redaksi catat adalah sebagai berikut:

https://twitter.com/salahuddinlubis/status/1211649538965983232

https://twitter.com/V3lias/status/1211611667131322369

Sebelumnya usulan pembentukan pansus Jiawasrayagate disampaikan Politikus Partai Demokrat (PD) Andi Arief. Andi menyarankan Presiden Jokowi berpidato untuk mengarahkan parpol koalisi di DPR guna pembentukan Pansus Jiwasrayagate.

“Pak Jokowi, ini isu di luaran sudah nggak karuan soal Jiwasrayagate. Ada yang menyebut geng kota tertentu merampok, ada yang bilang dana Pilpres. Sebaiknya Bapak (Jokowi, red) pidato malam ini (25/12) menyatakan ‘kepada partai koalisi untuk segera bentuk pansus dan buka kasusnya terang-benderang’,” kata Andi lewat akun Twitter, Rabu (25/12/2019).

Baca juga  Jiwasraya, Kejagung: 18 Orang dari 17 Bank Disidik

Andi menuding Jiwasraya telah memindahkan uang milik peserta untuk kepentingan lain. Andi meminta Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan.

“Buat Pak Menteri Erick Thohir, posisi sebagai menteri harus menjadi bagian penyelesaian masalah agar kami percaya bahwa ini bisa diselesaikan,” cuit Andi.

Namun, istana menolak usulan ini. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin percaya akan pengusutan kasus Jiwasraya di tangan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Nggak usah perintah-perintah. Presiden mengerti apa yang harus dan akan dilakukan. Kasih kesempatan dan memberikan ruang kepada lembaga negara yang sedang bekerja,” kata Ngabalin, Rabu (25/12/2019).

Ngabalin bersikukuh bahwa Pansus Jiwasraya tidak perlu saat ini juga. Masih ada mekanisme lain untuk menyelidiki kasus di Jiwasraya.

(rt)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here