Koruptor Difasilitasi Diskon Hukuman, Pemberantasan Korupsi Dilemahkan?

0
korupsi 2

Hari ini 9 Desember adalah hari peringatan Anti Korupsi Dunia. Dimana korupsi telah menjadi kesadaran musuh bersama. Ada hal yang mengganjal terkait komitmen pemberantasan korupsi di rezim Jokowi periode kedua. Semestinya komitmen pemerintah terlihat dari keberpihakan Presiden terhadap penguatan Lembaga anti korupsi secara hukum, maupun secara moral.

Faktanya berbeda, ketidak hadiran Presiden Jokowi pada Hakordia di KPK sebagai perigatan hari Antikorupsi Dunia 2019. Hal ini menyisakan tanda tanya besar, soal komitmen moral Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Secara pandangan hukum, kebijakan Pemerintah tersebut aneh. Sebab memberikan diskon hukuman bagi pelaku korupsi. Dan pemberian ini menjadi sejarah baru pembelaan kepada pelaku kejahatan besar, yakni koruptor. Hal ini tentu mencoreng dengan jelas wajah baik pemberantasan korupsi di Indonesia semenjak reformasi. Corengan teramat memalukan, sebagai negara dengan nilai nilai Pancasila.

Disatu sisi, kampanye dan narasi perang terhadap korupsi dan memberikan hukuman berat telah menjadi gerakan bersama banyak elemen bangsa. Namun, kesadaran untuk berbenah melawan korupsi saat ini, mesti berhadapan dengan kenyataan pahit dan memalukan.  

Dimana belum ditetapkannya Perpu KPK pengganti UU KPK yang baru adalah kenyataan pahit pemberantasan korupsi. Sedangkan diskon hukuman bagi pelaku korupsi tindakan memalukan. Sebab secara nyata keberpihakan terhadap pelaku korupsi bukan pada pemberantasan korupsi itu sendiri.

Hal ini ibarat memberikan ruang jeda untuk istirahat dalam permainan sepak bola. Dimana dalam pergantian sebelum babak kedua, ada ruang istirahat untuk para pemain dan pelatih mengatur stategi baru. Strategi untuk menang mengalahkan musuh.

Pada babak akhir pemerintahan pertama Presiden Jokowi, keluarnya UU KPK baru adalah langkah awal untuk memberikan jeda bagi pelaku korupsi. Guna untuk merapikan pekerjaan agar tidak terendus sebagai korupsi. Sedangkan belum ditetapkan Perpu KPK pada awal Pemerintahan kedua, bagian dari penyesuaian aturan baru bagi wasit, yakni KPK. Hal ini tentu melemahkan KPK secara aturan hukum.

Baca juga  Novel Menyatakan Diserang Berkali-kali Dengan Penyiraman Air Keras yang Betul-betul Ekstrem

Sedangkan pelemahan secara moril adalah dengan ketidakhadiran Presiden pada Hakordia dan memilih acara lain. Secara substansi acara sama sebagai peringatan hari anti korupsi dunia yang diselenggarakan di SMK 57.

Seharusnya, saat ini yang dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi adalah keberpihakan secara moril terhadap apartur pemberantas korupsi. Termasuk penguatan secara hukum dengan menerbitkan Perpu KPK dan tidak menunggu proses berbelit dalam Amandemen UU KPK periode awal Pemeritahan kedua.

Karena koruptor difasilitasi dan menjadi penyakit akut di negeri ini. Sedangkan maling dari kalangan masyarakat biasa babak belur dihadapan hukum yang sama. Maka pasti maling berdasi dan intelektual akan terus menggerogoti uang negara akan tumbuh subur. Sebab terbukti lemahnya keberpihakan rezim Pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi periode kedua.

Sekali korupsi bagi koruptor nyata hasil korupsinya berlipat lipat dan mampu menjamin hidup 3 generasi dan kroni-kroninya. Tanpa takut babak belur dihajar massa.

Oleh: Mulawarman Siregar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here