Miskoordinasi Kebijakan Beras Bulog Rugikan Uang Negara 160 Milyar, Mantan Menteri Enggar Bertanggungjawab?

0
Konflik Impor Beras Buwas versus Enggar, DPR: Akhirnya Meledak Juga
Mantan Menteri Engar dan Buwas pernah berpolemik soal impor beras.

Melukai masyarakat kurang mampu sebagai penerima bantuan beras berkualitas dari Bulog. 20 ribu ton beras yang dinyatakan tidak layak dan tidak dapat dimakan dan mesti diolah untuk makanan ternak. Adalah tragedi mis kebijakan yang sangat menghancurkan sisi tata kelola pemerintahan. Apalagi beras tersebut berasal dari serapan Bulog dari petani Indonesia.

#TangkapEnggar menjadi popular di jagad sosial media Twitter. Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang semestinya menjadi penanggungjawab atas kebijakan Peraturan menteri terkait impor dan pendistribusian berbagai komoditi, terutama beras.

Dalam pendekatan ilmu manajemen, ada kaedah Frist In Frist Out (FIFO). Barang yang pertama masuk dan ia menjadi barang yang pertama keluar. Dan pengelolaan ini seizin rapat ditingkat kementerian terkait.

Dalam hal ini tidak berlaku. Sebab Bulog sebagai bagian dari Lembaga pelaksana kebijakan pemerintah dibawah kementerian Perdagangan dan Pertanian.

Nilai 20 ribu ton beras setara dengan 160 Milyar rupiah terancam menjadi mubazir. Sedangkan untuk penghancurannya pun membutuhkan dana pemusnahan dari anggaran negara.

Kasus ini menjadi tragedi kebijakan dari mis koordinasi antar kementerian terkait atas Cadangan Bras Pemerintah (CBD). Terutama Akibat tidak sinkronya kebijakan tata kelola beras dengan impor beras dari Kementerian Perdagangan masa Enggar Lukita.

Berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi menyatakan untuk memusnahkan butuh dana talangan dari kementerian keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam Permen disebutkan, bahwa CBP harus dimusnahkan atau dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan setidaknya empat bulan, yang berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Amat disayangkan aturan tersebut tak diiringi dengan regulasi di Kementerian Keuangan selaku pemegang dana talangan CBP pemerintah. Hal ini menjadi persoalan dalam lingkaran kementerian yang merugikan Bulog, dan masyarakat yang semestinya mendapatkan hak bantuan dari negara.

Baca juga  ICW: Negara Rugi Akibat Korupsi Tahun 2018 Tembus Rp 9,29 Triliun

Selain itu Bulog juga mengalami kerugian sebesar Rp 39 miliar karena Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sudah disalurkan untuk bantuan bencana alam belum dibayarkan oleh Menteri Keuangan.

Solusi singkat Direktur Bulog Buwas, tentang lelang masih menunggu ada pernyataan dari Kementerian Keuangan bahwa ada penggantian dari negara. Hingga saat ini, ujarnya, Bulog belom bisa melakukan apa-apa karena belum ada keputusan bahwa negara akan membayar selisihnya. Oleh karena itu, ia menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan.

Kasus ini, semestinya bisa membongkar persoalan mis kebijakan, dan merugikan keuangan negara oleh Enggar Lukita selaku Mantan Menteri Perdagangaan. Dan ranah ini menjadi urusan BPK, KPK dan juga Kejaksaan Agung untuk menelusuri kerugian negara akibat miskordinasi kebijakan di level kementerian.

Dan publik menunggu keadialan atas persoalan kerugian negara akibat kelalaian dan permainan tikus tikus birokrasi dalam tubuh pemerintahan yang mencuri uang negara, dari pajak masyarakat. Terkait beras yang rusak akibat kelalaian sejumlah 20 ribu ton.

Oleh: Munawarman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here