Pemberangusan Kritik, Langkah Mundur Demokrasi

0
Demokrasi mundur

Kritik adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga pemangku kebijakan tidak tergelincir keluar dari demokrasi. Kritik seperti lemparan benda kecil yang mengingatkan bahwa ada lubang besar di depan bagi pejalan kaki. Tanpa kritik, maka tidak ada kontrol dari masyarakat terhadap pemerintahan, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat yang dilindungi undang undang.

Kasus pelaporan Rocky Gerung adalah bentuk pemberangusan nalar kritik terhadap pemakmaan Pancasila dalam implementasi kebijakan. Hal ini menjadi tanda langkah mundur menyampaikan kritik di era demokrasi. Tentu fakta ini menjadikan kasus penambah ketakutan masyarakat, bertanya dan mengkritisi kebijakan yang keluar dari pakem demokrasi.

Masyarakat yang kritis, bagian dari perbaikan tata kelola demokrasi. Sebab dalam pemilu telah memberikan mandat dan kepercayaan. Kewajiban selaku warga negara, tetap dilaksanakan dengan membayar pajak, bekerja, berusaha dan juga berkumpul. Kontribusi ini menjadikan ia bagian aktif menghidupi demokrasi sehat dalam bernegara.

Beberapa kasus sebelum pemilu, terkait tentang tudingan dan pelabelan ujaran kebencian, terhadap kritik. Upaya mengistirahatkan dengan pelaporan orang bersuara kritis adalah langkah mundur ke zaman orde baru. Tradisi buruk yang menjadikan gunting pembelahan persatuan Indonesia berkeadilan.

Soal rekonsialasi politik dan berangkulannya para pemimpin adalah maju dan baik. Harapan jalinan rekonsiliasi itu tidak mundur dengan noda berbagai langkah pemberangusan kritik terhadap kebijakan. Diujungnya adalah menjadikan masyarakat kritis sebagai musuh, dan mesti melancarkan peluru ketakutan untuk menyatakan kebenaran.

Sejarah penggunaan UU ITE untuk membumkan kritik dan memperkarakan masih menjadi trauma masyarakat. Kejadian ini membawa memori sejarah kepada pola orde baru yang mencengkram nalar kritis. Masyarakat kritis yang berbisik pun, takut di diciduk aparat kepolisian dan hilang entah kemana.

Masyarakat saat ini, memiliki banyak saluran informasi dari berbagai media digital gawai. Semuanya menjadi bahan yang cukup untuk membaca dan menganalisa berbagai persoalan. Suara kritis akan bersahutan dan membentuk kesadaran bahwa ada yang tidak waras dan masuk akal di alam demokrasi.

Baca juga  Gagal Membangun Komitmen Pemberantasan Korupsi, ICW Desak Firli Bahuri Mundur

Dan persoalan kritik adalah dinamika kedewasaan berdemokrasi. Bukan persoalan yang substansi saat ini. Belum genap 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (KIM). Narasi publik telah dikejutkan dengan berbagai tuduhan radikalisme dengan turunan kebijakan demi kebijakan yang memplototi kebebasan berbuat dalam beragama.

Sedangkan, persoalan kebijakan pemberian diskon kurungan kepada koruptor yang nyata dan terbukti memaling uang negara adalah lebih menakutkan. Sebab memberikan karpet kuning untuk pemalak berdasi melakukan hal serupa. Sebab ujung-ujungnya akan diberikan keringan hukuman. Berbeda dengan pencuri kecil dari masyarakat.

Lebih lagi, belum efektifnya KPK yang menyesuaikan organisasi, sebab masih ada jeda menjadi UU KPK yang baru. Sebab masih ada jeda menjadi Perpu KPK. Hal ini adalah momen yang sangat dinanti untuk memberikan imbal jasa bagi koruptor berjasa di negeri ini.

Dan kritikan mesti tetap menjadi cara dan upaya bersama. Mengingat bahwa demokrasi mulai masuk dalam lubang rezim otoriter dalam pengelolaan negara. Apabila kritikus dibungkam, maka kejatuhan demokrasi dalam lubang yang sama tidak selangkah lagi. Jatuh pada lubang yang sama, beda zaman dan generasi saja.

Oleh: Nasrudin Moza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here