Pemerintah Tidak Lihat Performa Industri, Pengusaha Terbebani Kebijakan Kenaikan BPJS dan UMP

0
hariyadi

PolitikToday – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengakui kewajiban perusahaan di tahun depan akan bertambah banyak. Ia mengeluhkan sejumlah kebijakan kenaikan seperti upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen dan iuran BPJS Kesehatan rata-rata 100 persen.

“Terutama di sini formula perhitungan upah minimum. Mau nggak mau sentuh di situ, itu kan masalah sensitif. Kita hanya debat kusir tanpa kajian akademis, debat kusir. Kalau jumlah penduduk miskin menurut BPJS Kesehatan yang menerima bantuan iuran saja sudah 96 juta, 37 persen populasi, itu masalah serius,” ungkapnya usai menghadiri rapat koordinasi omnibus law di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).

Hariyadi menyinggung, kewajiban perusahaan atas tenaga kerja menjadi persoalan krusial.

“ini yang jadi krusial ini kan kita belum selesai bahas masalah ketenagakerjaan. Kita mau bagaimana,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan performa industri, khususnya industri otomotif pada saat ini.

“Kalau mau membuat kebijakan harus lihat dulu, cek lapangan implikasinya,” terang Hariyadi.

Dengan gamblang Hariyadi mengatakan, industri otomotif tanah air saat ini tengah mengalami penuruna karena pelemahan serapan dari masyarakat.

“Ini penyerapan makin rendah,” ujarnya.

Bahkan, ia menuturkan bahwa industri otomotif RI tertinggal jauh dengan Thailand. Menurutnya, industri otomotif Thailand mampu menembus berbagai pasar ekspor internasional.

“Kita ketinggalan dari Thailand, dia kan lebih duluan banyak merebut industri otomotif di sana. Kebutuhan lokal sedikit, tapi ekspor besar,” ucap Hariyadi.

(bs)

Baca juga  Ekonomi RI: Pak Jokowi, Pengusaha Minta Ada Satgas!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here