Penanganan Radikalisme di Tangan Kabinet Eksperimen

0
skb 11 menteri radikalisme

Presiden Jokowi memang “out of the box”. Nuansa ini kental terbaca dari komposisi Kabinet Indonesia Maju (KIM). Kehadiran beberapa nama—baik menteri, wakil menteri, stafsus, jubir, dan lainnya— yang menempati sejumlah posisi strategis membuat publik panas dingin. Tidak bisa ditafik bila KIM layak dinobatkan sebagai Kabinet Eksperimen.

Sayangnya, memimpin negara tidak cukup dengan “out of the box”. Publik disuguhi rentetan adegan mengecewakan dari Kabinet Eksperimen. Misalnya, Billy Mambrasar, stafsus presiden, yang cuitan pancasilanya justru tidak pancasilais. Juga Menag Fahrul yang keras pada cadar tapi lembut soal celana cingkrang—bukankah keduanya satu paket? Termasuk Surat Keputusan Bersama 11 Menteri soal penanganan radikalisme di tubuh ASN. Juga soal polisi masjid.

Publik membaca ketakutan yang berlebihan di benak Presiden Jokowi terhadap radikalisme. Padahal Indonesia tidak darurat radikalisme. Survei Parameter Politik Indonesia mencatat bahwa mayoritas rakyat Indonesia terbilang moderat. Sebanyak 81,4 persen masyarakat menganggap Pancasila dan agama sama pentingnya

Ironisnya, target pengentasan radikalisme fokus pada Islam. Padahal radikalisme ada di mana-mana. Radikalisme ada di Islam, Kristen, Budha, Hindu, Khonghucu dan sebagainya. Pada tahun 2016, penerbit Andi Yogyakarta menerbitkan buku berbau radikal. Judulnya “Being Radical for Jesus: Membangun Dasar Kehidupan Kristen Yang Radikal bagi Tuhan” Bahkan radikalisme bisa saja bermotif nonagama, seperti sekulerisme, liberalism bahkan nasionalisme.

Jangan gampang mencap radikalisme itu negatif. Radikalisme bisa dimaknai sebagai mereka yang berpegang teguh pada nilai-nilai mendasar. Misalnya mereka yang mengotot bahwa NKRI harga mati atau Pancasila itu final. Ini radikalisme dalam dimensi positif.

Radikalisme baru bersifat negatif jika diiringi sikap merasa paling benar. Bahwa di luar kelompoknya adalah keliru. Misalnya mengkafirkan orang, serba menyalahkan orang, atau tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Ini sikap radikal yang negatif.

Baca juga  Apa Kabar Provokator Geruduk Rumah SBY?

Namun sekali lagi, radikalisme bukan otoritas agama semata. Contohnya merasa diri paling pancasilais. Atau mencap semua kalangan yang berbeda pandangan sebagai antek-antek khilafah dan komunis. Ini juga radikalisme negatif.

Namun, jangan lupa bahwa radikalisme bisa lahir dari kegagalan negara. Ketimpangan dan ketidakadilan berbanding lurus dengan radikalisme.  Jika negara kurang berfungsi, masyarakat yang tidak puas bisa lari ke paham-paham yang kental aroma kekerasan. Radikalisme nagatif akan menguat.

Inilah yang perlu diperhatikan oleh negara. Kebijakan pengentasan radikalisme negatif tidak bisa sebatas membuka dialog di kalangan agama dan antaragama. Apalagi aparat gampang main gebuk-pukul. Pengentasan radikalisme harus disertai upaya meningkatkan kesejahteraan publik. Apabila jurang ketimpangan dan ketidakadilan menyempit, keresahan orang banyak bisa diminimalisasi.

Pendek kata, jangan gebyar-uyah. Radikalisme negatiflah perlu disikapi. Namun radikalisme positif bisa diarahkan menjadi energi produktif dan bermanfaat. Kita bisa berkaca pada Swis. Seabad silam, Swis direcoki konflik-konflik agama dan antaragama. Konflik-konflik ini memunculkan kalangan yang radikal.

Namun, seiring berjalan waktu pemerintah sukses menyalurkan energi ini ke berbagai hal positif.  Alhasil, Swiss saat ini punya produktifitas tinggi. Keterbatasan jumlah tenaga kerja Swis bisa diatasi dengan etos kerja yang produktif.

Pemerintah harus belajar dari Swis.  Energi radikalisme adalah pisau bermata dua. Tergantung sebaik apa cara pemerintah menanganinya.

Oleh: Mirnawati Nainggolan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here