Peraturan Menteri Agama Terkait Majelis Taklim, Busyro Ingatkan Zaman Orba

0

PolitikToday – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Ham Busyro Muqoddas menilai beberapa kebijakan pemerintah tidak hanya mengekang tapi juga bentuk kekerasan politik. Ia mencontohkan Peratuaran Menteri Agama terkait majelis taklim yang mengharuskan mendaftarkan diri dan mendapat sertifikasi.

“Dulu zaman orde baru ada SIM, surat izin mubalig,” kata Busyro, Jakarta, Senin (2/12).

“Sekarang diulang, diulang dengan sertifikasi, majelis taklim,” tambahnya.

Menurut mantan Wakil Ketua KPK ini, hal itu memantik tumbuhnya radikalisme dan juga reaksi dari sebagian besar umat. Di sisi lain, tindakan berlebihan pemerintah juga dinilai menguatkan radikalisme sebegai bentuk kekerasan dalam berpolitik.

Busyro mencotohkan kebijakan lain seperti penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 12 Kementerian mengenai penanganan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Ini kan bentuk-bentuk yang sesungguhnya memantik radikalisme,” ujarnya.

Busyro berpendapat, seharusnya pemerintah melakukan diskusi dengan masyarakat sebelum menerbitkan suatu kebijakan atau langkah strategis dalam bernegara.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai pendaftaran majelis taklim penting untuk mencegah radikalisme.

“Untuk data saya kira perlu agar jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber pertanda,” kata Ma’ruf, Senin (2/12).

Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya menerbitkan peraturan baru yang meminta majelis taklim disetujui sendiri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta bahan ajar. Peraturan baru dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019.

(bs)

Baca juga  AHY Enggan Komentari Arief Poyuono

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here