Playing Victim Radikalisme

0
playing victim

Radikal ataupun radikalisme menjadi sebuah topik yang hangat diperbincangkan sejak pertengahan 2017. Tepatnya, saat pemerintah mencabut izin dan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasca itu, marak terjadi pembubaran-pembubaran kajian ilmu/ceramah oleh sekelompok orang atas tuduhan menyebarkan paham radikalisme.

Tak jarang, tokoh agama dan penganut kepercayaan tertentu di cap dan dilabeli dengan stigma radikal. Menyampaikan wahyu tuhan yang tertuang dalam kitab dan disampaikan dalam komunitas tertentu terkadang dicari-cari kesalahannya. Beragama bukan lagi menjadi suatu keyakinan yang menentramkan, tapi menakutkan.

Memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo, ternyata isu radikalisme semakin diperkuat. Radikalisme yang belum mempunyai defenisi jelas ini menjadi palu Thor yang sekali hentak bisa memukul segala elemen, golongan, bahkan kelompok usia. Mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), majelis ilmu/ceramah/ majelis taklim, dan bahkan yang terbaru adalah anak-anak PAUD (pendidikan anak usia dini). Penggunaan kata radikal yang keluar dari pemangku kekuasaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia darurat radikalisme?

Dalam suatu hasil kajian akademik yang dilakukan oleh Survei Parameter Politik Indonesia ternyata memperlihatkan hasil yang terbalik. Hasil survei itu menyimpulkan bahwa Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat radikalisme. Mayoritas masyarakat Indonesia tergolong moderat dan menganggap agama dan Pancasila sama pentingnya.

Temuan akademik ini kembali menimbulkan pertanyaan di benak publik. Apakah isu radikalisme yang sampai mengeluarkan SKB 11 Menteri hanya sekedar playing victim? Jika benar, kenapa dan untuk apa hal itu dilakukan?

Playing victim merupakan kebiasaan yang suka mengubah alur cerita dan selalu memposisikan diri sebagai pihak yang tak bersalah maupun korban. Ada pun ciri atau tanda seseorang atau pihak yang melakukan playing victim adalah suka menyalahkan orang lain atas apa yang dilakukannya sendiri, lari dan menghindar dari tanggung jawab, dan menceritakan kesalahan orang lain tapi meminta orang lain melupakan kesalahannya. Tingkat paling kronis dari itu semua adalah tidak mau mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf.

Baca juga  Kritik Sikap Kantor Staf Kepresidenan, Mahasiswa Galang 'Koin untuk Jokowi'

Di dalam konteks organisasi, hal itu bisa dicontohkan dengan sikap pimpinan puncak yang menyalahkan bawahan atas kelalaiannya yang berdampak kepada kerugian organisasi/perusahaan. Bisa juga, ketidakmampuan seorang kepala daerah dalam menyelesaikan janjinya, maka harus mengambil opsi loncat kejenjang yang lebih tinggi dengan alasan janji sebelumnya bisa terjawab jika dia memperoleh posisi baru yang lebih tinggi. Playing victim bisa juga berupa pembenaran diri atas kesalahan dan kegagalan yang terjadi dan menyalahkan pemimpin yang sebelumnya.

Dalam konteks politik, playing victim bisa berupa bagian dari upaya pengalihan isu atau rekayasa sosial. Misalnya pemerintah ingin meredam gejolak yang akan timbul akibat kenaikan tarif tertentu. Maka dicarilah isu tandingan yang lebih besar untuk mengalihkan, menutupi, bahkan memukul mundur reaksi dari gejolak atau protes yang akan dilakukan.

Sementara itu, radikalisme yang dipopulerkan oleh Charles James Fox memiliki arti suatu gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan/ekstrem. Pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama. Adapun faktor yang melatarbelakangi munculnya radikalisme antara lain pemikiran, ekonomi, politik, sosial, psikologis, dan pendidikan.

Adapun ciri radikalisme bisa terlihat dari tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi dan diwujudkan dalam bentuk evaluasi dan penyeragaman melalui kekerasan. Ciri selanjutnya seperti pemaksaan perubahan yang drastis, memaksakan program yang ingin dijalankan, dan menganggap pihak yang berbeda adalah salah.

Jika pemerintah meredam protes dengan pentungan dan peluru tajam, memaksakan transformasi sosial secara drastis, memaksakan kebijakan pembangunan ditengah seretnya kemapuan negara untuk membiayainya, dan melakukan pembiaran atas pembungkaman hak berpendapat, apakah pemerintah dapat dicap atau dilabeli radikal?

Radikalisme bisa menjadi ancaman sekaligus tantangan. Tergantung dari pihak dan sudut mana ‘kata’ itu dilihat. Radikalisme akan dianggap ancaman jika pemerintah tidak mempunyai kecakapan dalam menyelesaikan persoalan, cenderung otoriter dan korup. Akan tetapi, radikalisme bisa menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah yang mempunyai semangat untuk menghadirkan kesejateraan dan keadilan untuk semua.

Baca juga  Kilas Balik Sejarah, Gugatan Pilpres yang Selalu Kandas di MK

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here