Polemik RUU Provinsi Bali: Fokus Kearifan Lokal

0

PolitikToday– Pemerintahan di Bali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali, baik ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Komisi II DPR RI. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, RUU tentang Provinsi Bali fokus terhadap kearifan lokal.

“Tentunya tentang kearifan lokal, Bali kan boleh dikatakan punya banyak kearifan lokal. Sepertinya Bali ingin mengeksplore kearifan lokal itu dengan ada payung hukum yang lebih jelas di Undang-Undang-nya,” ujar Akmal kepada wartawan.

Ia menjelaskan, regulasi yang mengatur Provinsi Bali saat ini yakni UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga, pemerintahan Bali menginginkan regulasi yang menyesuaikan Undang-Undang terbaru.

RUU Provinsi Bali juga harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan berkaitan. Akmal mengatakan, regulasi yang mengatur Provinsi Bali sejak 1958 itu perlu menyesuaikan dengan kondisi dan Undang-Undang terkini menyangkut pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Tinggal nanti dia mencoba pertajam dan menyesuaikan dengan Undang-Undang yang ada sekarang, menyesuakan dengan Undang-Undang Nomor 23, menyesuaikan dengan Undang-Undang tentangan keuangan daerah, menyesuaikan dengan Undang-Undang lain,” jelas Akmal.

Menurut Akmal, Kemendagri mendukung usulan RUU tersebut untuk kebaikan tata kelola pemerintahan di daerah. Ia menegaskan, sepanjang RUU ini tidak keluar dari konteks UU Nomor 23/2014 dan tidak menimbulkan konsekuensi keuangan negara.

(yt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here