Ambisi Jokowi Terkait Dinasti Politik

0
dinasti politik

Politik Today – Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terkait dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Banyak pengamat ataupun praktisi politik yang tidak sepakat dengan dinasti politik ini. Bahkan, dinasti politik dinilai cenderung melemahkan penegakan hukum. Menurut Dosen Ilmu Politik Fisip UGM, A.G.N. Ari Dwipayana. Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialisti. Benihnya sudah lama dan berakar secara tradisional. Yakni berupa system patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis dari pada menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, namun mengunakan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik procedural,” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur procedural.

Ari Dwipayana juga menjelaskan “Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pemilu legislative, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika para dinasti bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan. Tidak hanya itu, dapak kebocoran sumber-sumber pendapatan seperti APBD dan APBN juga akan terasa.”

Sementara itu, dinasti politik pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2020 membuka peluang untuk Presiden Joko Widodo dalam membangun dinasti politiknya. Bahkan, keluarga Presiden Joko Widodo akan turut serta bertarung di beberapa daerah.

“Siapapun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana. Ini kompetisi bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan,” Kata Jokowi, Kamis 12 September 2019.

Dari kalimat diatas, jelas Jokowi memiliki ambisi atas keluarganya untuk membangun dinasti politik. Keluarga Presiden Joko Widodo yang ikut bertarung dipilkada 2020 diantaranya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Gibran maju di pilkada Solo sedangkan Bobby di Pilkada Kota Medan.

Baca juga  Jokowi di Antara Pusaran Makar, Mikir dan Sindrom Takut Kehilangan Kekuasaan

Dilain pandangan, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai rencana anak dan menantu Presiden Joko Widodo maju di Pilkada 2020 menunjukkan adanya dinasti politik yang kuat. Bahkan, Ray menilai dinasti politik tersebut lebih kuat dibandingkan yang pernah dilakukan para politisi lain di Indonesia.

“Saya pikir dinasti politik Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan dinasti-dinasti yang lain,” kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta 31 Desember 2019.

Factor yang menguatkan ambisi Jokowi diantaranya, jabatan Presiden yang sedang diemban oleh Jokowi. “Beda cerita kalau Jokowi sudah tidak jadi Presiden, lalu mendorong atau membiarkan anaknya terlibat dalam politik.”

Gibran dan booby dinilai tidak memiliki basic dan basis politik. Dalam faktanya, keduanya selama ini tidak pernah berkarir di bidang politik. Selama ini yang diketahui public, keduanya berlatar belakang pengusaha. Tidak dapat dipungkiri lagi, Gibran dan Bobby benar-benar menumpang pada popularitas Jokowi.

Dari Sektretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan, Presiden Joko Widodo sedang membangun dinasti politik lewat putra dan menantunya.

“Ya kalau di dua daerah itu, menunjukan ada dinasti politik. Itu dinasti politik, jelas itu dinasti politik. Enggak ada kata lain itu,” kata muharam di Jakarta.

Muharam juga merasa aneh, terkait pencalonan Gibran. Ia mengatakan, PDI-Perjuangan di tingkat pengurus cabang Solo sebenarnya sudah memiliki calon. Namun, tiba-tiba Gibran memutuskan maju. Dari sana timbulah dugaan Munarman bahwa Gibran menggunakan kekuatan Jokowi agar dipilih oleh PDI-Perjuangan.

“Kalau dia emang bukan dinasti politik maka tidak boleh dong mestinya by pass mekanisme parpol. Ini parpol juga bisa dikalahkan oleh power bapak.””Ya kalau power bapak apalagi kalau bukan dinasti. Berarti kan bukan karena kemapuan, tapi karena kebapakan,”ujar Muharam.

Baca juga  Ngotot Ambang Batas Tinggi, PDI P Mainkan "Lagi" Skenario Yang Gagal Tahun 2009?

Effek dari politik dinasti memang bisa membuat orang yang tidak kompeten menjadi memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Selain itu tujuan dan cita-cita negara menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Oleh sebab itu, dinasti politik bukanlah system yang tepat untuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan system pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

 

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here