Bongkar Kejahatan Politik di Balik OTT KPK terhadap Komisioner KPU

0
Salah Usung Calon, Jalan Terjal Bagi PDIP di Pilpres 2019
OTT KPK terhadap Komisioner KPU, ada dugaan melibatkan staf Sekjend PDIP Hasto Kristianto

Tidak ada kejahatan yang sempurna dan luput dari penegakan hukum. Kecuali ada kesepakatan jahat untuk menyembunyikan jejak dibawah karpet. Lambat laun juga akan ketahuan oleh publik dan prestise sebagai petinggi politik akan rontok berkeping keping.

Belum usai kasus pembongkaran siapa pelaku kejahatan penyamun Jiwasraya, publik kemudian tersentak dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap komisioner KPU dengan inisial WS. Senjata ampuh KPK membidik penyelenggara pemilu untuk menengakkan hukum. Dan sasarannya tidak tangung-tanggung yakni pelaku suap menyuap dari politisi nakal dan jahat. Apresiasi perlu di berikan kepada KPK.

Persoalan penegakan hukum dan membongkar kejahatan politik perlu di kawal sedemikian rupa oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik. Sebab dalam penangkapan juga melibatkan staf petinggi Partai Politik yang saat ini menjadi partai penguasa di Kabinet dan juga DPR RI.

Tanpa pengawalan dan juga dukungan, maka kasus OTT KPK akan cepat masuk angin. Buru buru terbongkar sempurna, malah hanya sedikit orang dan dari mana sumber dana dan kemana aliran dana suap. Termasuk cara operasi praktek kejahatan politik dalam tubuh partai dengan melibatkan orang terdekat petinggi partai.

Jika pembongkaran tidak disigi bagaimana praktek suap menyuap orang suruhan petinggi partai sekelas Sekretaris Jendral. Maka rakyat hanya mendapatkan informasi dan data beberapa orang pelaku yang siap menjadi tumbal politik oleh petinggi partai penguasa saat ini.

Kasus OTT komisioner KPU dengan inisial WS beserta dengan staf khusus Sekjend PDIP Hasto masih dugaan sementara. Perlu pembuktian lebih lanjut oleh KPK, termasuk alat bukti percakapan dan pengakuan dari staf yang diminta melakukan kejahatan politik.

Modus operasi dan tata cara suap menyuap, selalu menggunakan orang terdekat para petinggi. Dalam istilah pemasaran bernama makelar atau agen. Dalam kontek kejahatan politik ini adalah makelar suap dan eksekutor yang dibayar dan bekerja dengan profesional.

Baca juga  Megawati Enggan Berkomentar Soal Kepergian Bu Ani Yudhoyono

Dalam beberapa kasus, orang suruhan dan pelaku yang bukan petinggi siap untuk menjadi korban dan bertanggungjawab atas perbuatan melakukan kejahatan politik petinggi partai. Skenario ini menjadi titik aman bagi petinggi untuk tetap selamat menjadi politisi dengan citra tidak melakukan kejahatan politik.

Integritas Pimpinan KPK yang sempat dipertanyakan publik dan rakyat Indonesia berpihak kepada ‘pembiaran’ pelaku kelas kakap koruptor diuji untuk membongkar kejahatan politik. Ujian yang menghantarkan kepercayaan dan dukungan apakah berani dan kuat menghadapi partai penguasa dengan segala kekuasaan, atau malah sebaliknya menjadi bermain aman.

Sebab, hal ini tidak semata soal pelaku dari bagian pimpinan KPK dengan staf Sekjend PDIP, namun mengarah pada sebuah permainan tingkat tinggi politik Indonesia.

Mari kawal dan bongkar kejahatan politik di Indonesia.

Oleh: Bujaswa Naras, Penggiat Kajian Politik & Pemerintahan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here