Demi Selamatkan Sekjen PDIP, Hukum Dibikin Ambyar?

0
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU, Wahyu Setiawan berbuntut panjang. Mula-mula publik cuma tahu ada pemberian suap dari caleg gagal PDIP, Harun Masiku. Duit itu untuk memuluskan Pergantian Antar Waktu (PAW) supaya Harun bisa menjegal kolega separtainya Riezky Aprilia.

Lantas kasus ini naik ke atas. Ternyata perantara suap ini adalah Agustiani Tio Fridelina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan dan juga mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kini dua institusi kepemiluan: KPU dan Bawaslu terseret.

Celakanya kasus ini semakin mengerikan.Ternyata seorang yang terjaring OTT adalah Saeful Bahri, orang dekat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Bahkan Saeful sempat mengaku bahwa uang suap itu berasal dari Hasto. Makin geger sudah jagat politik Indonesia. Saking gegernya hingga berhembus isu rencana pencopotan Hasto dari kursi sekjen PDIP.

Dari sinilah, kejanggalan-kejanggalan aparat hukum mencuat. Penyidik KPK ditolak petugas keamanan sekretariat DPP PDIP. Padahal mereka datang ke sana untuk menjalankan tugas negara. Meskipun pihak KPK sudah dibekali surat tugas untuk melakukan penyegelan, toh, surat itu tidak mempan. Alasan pihak security, mereka harus mendapat persetujuan dari “atasannya” terlebih dahulu.

Lebih sial lagi nasib penyidik KPK yang mengejar Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Hasto dikabarkan mencari perlindungan di kawasan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan. Namun, Tim KPK dicegah aparat kepolisian saat memasuki area PTIK. Mereka bahkan dipinta tes urin. Konyol benar.

Belakangan muncul klarifikasi dari pihak kepolisian dan pimpinan KPK. Tapi bagi saya, klarifikasi mereka cuma “sampah”. Tidak kena di nalar saya.

Bagaimana mungkin penyelidik KPK yang gerak-langkahnya dilindungi oleh UU bisa dipukul-mundur barisan security? Bukankah KPK bertanggungjawab langsung kepada Presiden? Jadi siapa yang kedudukannya lebih tinggi dari presiden di Republik ini? Tragisnya, penyelidik KPK mau saja digertak. Mestinya mereka lawan habis-habisan.

Baca juga  Beredar Undangan di Group WA: Beberapa LSM Laporkan Yasonna Terkait Dugaan Obstruction of Justice ke KPK

Di PTIK apa lagi. Di sebut Tim Penyelidik KPK ada kegiatan di PTIK, lalu mereka menumpang salat. Bisakah dicerna secara nalar. Untuk apa Tim Penyelidik KPK masuk lingkungan polisi bila tidak hal yang penting? Buat apa mereka sengaja nyelonong untuk menumpang salat di masjid PTIK? Tentu ada hal penting yang sedang dikejar. Dan kemungkinan besar hal itu adalah dalam rangka pengejaran Hasto.

Tapi begitulah. Hukum lagi-lagi bengkok di tangan penguasa. Dengan begitu apa yang publik khawatirkan terjadi juga. Komisioner KPK dengan track record yang diragukan itu telah masuk kotak “main aman”. Revisi UU KPK telah membuat lembaga antirasuah itu mandul. Digertak Dewas KPK, digertak polisi, langsung ambyar!

Melihat situasi ini tidak ada jalan lain. People power harus dilancarkan. Pengawasan publik harus diperkuat agar kasus ini benar-benar tuntas dengan cepat, jujur dan adil. Otak intelektual di balik kasus ini mesti dihukum. Ini kejahatan demokrasi.

Oleh: Maya Andrayani, pendukung gerakan anti korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here