Dua Muka Yasonna Laoly ‘Operator’ Penyelamat Kekuasaan PDI Perjuangan, Pantas Diberhentikan?

0
menkumham
Menteri Hukum & HAM Yosanna Laoly

Yasonna Laoly tidak bisa menyembunyikan identitas sebagai petugas partai PDI Perjuangan. Ditugaskan menjadi ‘operator’ bidang hukum dengan menempati pos pembantu Presdien di Kementerian Hukum & HAM untuk periode kedua Jokowi.

Diduga tugas yang tidak bisa ditampik oleh Yasonna Laoly adalah mengamankan ‘operasi’ elit PDI Perjuangan sebagai pemenang Pilpres 2019 di Legislatif dan Eksekutif. Tugas ini diduga untuk memanfaatkan “Abuse of Power” dan melakukan “Obstruction of Justice” bila mengarah kepada politisi PDI Perjuangan.

Tindakan nyata Yasonna Laoly, pertama adalah menutupi keberadaan Harun Masiku selaku buronan KPK. Dugaan ‘instruksi’ mengoperasikan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menutupi keberadaan Harun Masiku, tersangka OTT KPK yang juga politikus dari PDI Perjuangan. Akhirnya fakta upaya menutupi ini terbuka lebar ke publik.

Tindakan memberikan delay time oleh Dirjen Imigrasi dibawah kepemimpinan Yasonna Laoly adalah fakta memanfaakan kekuasaan selaku menteri. Jawaban Yasonna Laoly bersekukuh Harun Masiku belum di Indonesia, menunjukkan kekuatan selaku Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan PDI Perjuangan. Pernyataan yang melindungi anak buah sekaligus kolega Hasto Kristiyanto.

Sedangkan yang kedua adalah inisiasi dan kehadiran Yasonna Laoly bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ahmad Basarah dalam konferensi pers pembentukan tim hukum PDI Perjuangan melawan KPK. Tindakan seorang Menteri yang memanfaatkan Abuse of Power sekaligus menghilangkan Obstruction of Justice dihadapan hukum.

Dimana Yasonna Laoly berpotensi melakukan mal-kepentingan selaku pejabat PDI Perjuangan. Mengkesampingkan etika professional sekaligus melakukan pembiaran. Hal ini bagian dari upaya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya alias dusta kepada publik.

Sikap Yasonna Laoly memiliki unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam aturan itu terdapat asas-asas umum penyelenggara negara, salah satunya adalah asas profesionalitas.

Baca juga  Tangkap dan Penjarakan Hasto

Sedangkan yang ketiga adalah dugaan korupsi E-KTP yang ikut melibatkan Yasonna Laoly sebesar 84 ribu Dollar Amerika. Sedangkan kolega dari partai Golkar Setyo Novanto telah menjalani persidangan dan terbukti melakukan korupsi E-KTP. Kasus ini masih menjadi misteri di mata publik dan belum di ungkap oleh KPK. Beberapa bukti permulaan cukup untuk menjerat Menteri Hukum & HAM dua periode menjadi tersangka.

Politik dua muka dari Yasonna Laoly selaku Ketua DPP PDI Perjuangan dan Menteri Hukum & HAM dalam menghadapi berbagai proses hukum baik di KPK, maupun memuluskan RUU KPK rentan dengan strategi ‘operator’ politik kepentingan PDI Perjuangan di Legislatif dan Eksekutif Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tentu ini menjadi intervensi lewat strategi Yasonna Laoly terhadap proses hukum di KPK selaku Menteri Hukum & HAM dan menjadi pembela bagi PDI Perjuangan dengan jabatan Ketua DPP PDI Perjuangan.

Akhirnya pantas dan layak untuk diberhentikan dari Menteri Hukum & HAM sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum & Perundang-undangan. Mengikuti jejak Setyo Novanto yang diberhentikan dari Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, kemudian menjadi terhukum selaku warga biasa bukan elit partai dan pejabat negara.

Oleh: Edwardy Yahmud, Pemerhati Sosial & Politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here