Erick Tohir dan Kasus Jiwasraya, Pebisnis yang ‘Berlagak’ Jadi Menteri?

0
erick tohir

Nama Erick Tohir melambung setelah jadi menteri BUMN ketika terungkapnya skandal penyelundupan barang mewah di Garuda Indonesia. Dengan bantuan sorot media, Erick ‘berlagak’ tegas menertibkan BUMN-BUMN yang berada di bawah koordinasinya. Tak ayal, sikap Erick ini mendapat pujian dari banyak pihak dan diharapkan permasalahan perusahaan-perusahaan plat merah yang selama ini selalu merugi bisa selesai di tangan pebisnis ulung ini.

Namun ‘lagak’ Erick ini menciut ketika menghadapi kasus Jiwasraya. Di tangan menteri Erick, Jiwasraya mengangkat bendera putih. Jiwasraya menjadi perusahaan asuransi plat merah pertama di awal pemerintahan, periode 2019-2024, yang menyatakan diri tidak sanggup untuk membayarkan klaim jatuh tempo nasabah.

Menteri Erick yang selama kasus Garuda wara-wiri di media, kini hilang bagaikan ditelan bumi. Sejumlah pihak telah menyatakan kekecewaan. Berbagai cara telah ditempuh, mulai dari mendatangi Jiwasraya, menyurati Kementerian BUMN, hingga menyambangi DPR RI untuk mengadukan nasibnya.

Kerugian tidak hanya dialami nasabah dalam negeri. Sebanyak 473 warga Korea Selatan juga turut menjadi korban macetnya pembayan polis asuransi Jiwasraya. Salah satunya, VP Samsung Indonesia yang sekaligus Presiden Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea Selatan, Lee Kang Hyun, yang mengaku mengalami kerugian lebih dari Rp 8 Miliar.

Para nasabah tidak tahu lagi harus bagaimana. Uang hilang, tidak ada kepastian, permohonan untuk bertemu pun tak direspon. Diketahui para nasabah Jiwasraya telah  melayangkan surat audiensi kepada Kementerian BUMN untuk menanyakan tindak lanjut investasi mereka yang gagal dibayarkan oleh Jiwasraya. Surat tersebut dilayangkan pada 12 Desember 2019 tapi tidak mendapatkan respon. Pada tanggal 17 Desember 2019 nasabah kembali mendatangi Kementerian BUMN dan hanya dilayani oleh penjaga keamanan setempat.

Baca juga  Ingatkan Jokowi, Amien Rais: Jangan Wariskan Masalah

Beberapa nasabah warga negara Korea Selatan pun mengaku tidak bisa pulang ke tanah air mereka karena semua uang telah mereka ivestasikan ke perusahaan asuransi tersebut. Beberapa dari mereka juga terpukul karena uang yang diivestasikan tersebut juga dimaksudkan untuk kepentingan lain seperti menikahkan anak dan lain-lain. Namun semua mimpi mereka tertahan akibat tidak adanya kepastian dari mulut seorang Erick yang hari ini bertanggung jawab penuh atas BUMN-BUMN yang dikendalikannya, termasuk Jiwasraya.

Label perusahaan milik BUMN atau pemerintah menjadi salah satu dasar keyakinan nasabah untuk menanamkan investasinya. Tapi buktinya, ketika masalah datang pemerintah justru menjadi pihak pertama yang lepas tangan dan terkesan lari dan menghindar dari masalah.

Sikap Erick yang terkesan lepas tangan ini tentunya bisa berisiko kepada investasi yang dibutuhkan pemerintah saat ini dan ke depannya. Sikap itu merupakan pelecehan atas kepercayaan investor yang meyakini Indonesia adalah tempat yang baik dan aman untuk berinvestasi.

Menteri Erick memang berjanji untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya dengan cara restrukrisasi. Namun berita yang menggiring Jiwasraya bermasalah sejak lama lebih gencar dari pada etikad baik pemerintah mencari solusi menenangkan hati nasabah. Mau dibawa dan ditarik kemana pun kasus Jiwasraya hari ini, nyatanya Jiwasraya baru mengalami gagal bayar pada periode Erick mengemban amanah jadi menteri.

Wacana membuat holding untuk menyelamatkan dan menyuntikkan dana ke Jiwasraya sekitar Rp 1,5 triliun-RP 2 triliun juga digulirkan. Namun hal ini juga belum menjawab permasalahan, karena gagal bayar polis Jiwasraya mencapai Rp 12,4 triliun. Selain itu belum ada kepastian perusahaan plat merah mana yang akan ditunjuk sebagai induk holding. Bukannkah sejumlah perusahaan plat merah juga terlilit utang saat ini?

Baca juga  Resolusi Basa Basi Tanpa Evaluasi: Berharap atau Melawan?

Sejumlah analisa ‘jahat’ pun mencuat. Beberapa pihak menduga ada permainan gelap ketika Jiwasraya membeli saham perusahaan Erick Tohir. Stigma “dunia bisnis itu kejam” pun mencuat kepermukaan. Pandangan menjadi seorang pebisnis terkadang harus menekan empati ketempat terendah demi menaikkan keuntungan setinggi-tingginya membuat publik khawatir.

Bagi seorang pebisnis menang-kalah, untung-rugi adalah hal biasa. Bagi mereka hal itu tak lebih dari sekedar game. Tapi apakah pola pikir ini tepat digunakan ketika menjabat seorang menteri yang notabene adalah ladang pengabdian yang tidak memikirkan keuntungan pribadi?

Mungkinkah menteri Erick pebisnis yang berlagak jadi menteri, rendah empati demi profit tinggi untuk pribadi?

Farid Marta Laksono, Pegiat Ekonomi Kerakyatan & Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here